HARIANGARUTNEWS.COM – Ketua Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), Iyep S Arrasyid, meminta agar Pemerintah Kabupaten Garut bersikap jujur dan terbuka untuk transparan terkait penggunaan anggaran dalam menanggulangi wabah virus corona (covid-19).
Pasalnya, Iyep menilai terdapat potensi terjadinya tindak korupsi apabila penggunaan anggaran tidak transparan dan diawasi dengan baik. Hal tersebut berkaca pada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan terjadi tindak pidana korupsi.
“Blak-blakan aja, anggaran Pemkab Garut untuk penanganan Covid-19 harus transparan. Masyarakat Garut semakin resah dengan adanya warga yang meninggal akibat positive Covid-19, belum lagi dihantui dengan ketakutan terpapar serta ketakutan karena maklumat Polri. Di sisi lain Pemkab Garut terkesan acuh dikarenakan tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19,” ungkap Ketua Mata Jabar, Rabu (01/04).
Pemkab Garut, lanjut Iyep, katanya sudah menganggarkan 50 milyar untuk menangani Covid-19. Namun kata dia, hingga saat ini belum ada informasi yang jelas mengenai anggaran itu untuk apa saja akan digunakan. Apakah akan dibelikan 3 juta Masker? Apakah akan digunakan untuk biaya penyemprotan disinfektan disepanjang jalan yang ada di Kabupaten Garut atau untuk apa? Tidak jelas dan tidak terinci peruntukannya, cetus Iyep.
“Di sisi lain, masyarakat Garut yang biasa berdagang baik dipasar, di sekolah, dipinggir jalan, di warung, dan seluruh masyarakat yang terdampak dipusingkan dengan banyaknya himbauan dari pemerintah untuk diam dirumah tanpa ada jaminan dan kompensasi dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apakah anggaran yang 50 milyar itu salah satunya dianggarkan bagi mereka atau kolega pejabat?,” tanya Iyep.
Dia melanjutkan, seandainya salah satu peruntukannya buat anggaran kompensasi diam dirumah, masyarakat akan tenang tanpa rasa takut tidak bisa makan. Ketua Mata Jabar berharap, Pemkab Garut transparan dan informatip kepada masyarakat mengenai penanganan dan anggaran penunjang Covid-19. Apalagi, imbuh Iyep, informasi mengenai bencana merupakan informasi serta merta yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah termasuk anggaran penanganannya.
“Jadi tolong sampaikan dan jelaskan perencanaanya untuk apa, pelaksanaannya seperti apa, dan pengawasan serta pengendaliannya seperti apa, supaya tidak ada oknum pejabat yang maling. jangan sampai masyarakat resah, takut sama maklumat, diam dirumah dengan rasa lapar. Anggaran 50 milyar tidak jelas, dan disaat bersamaan disalah satu SKPD di Garut sedang ada yang berpesta Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT),” pungkas Iyep S Arrasyid. (Igie)
