HARIANGARUTNEWS.COM – Semakin meluasnya penyebaran virus corona atau covid-19, hal tersebut tidak mengganggu pelayanan di desa-desa yang ada di Kabupaten Garut. Sampai saat ini pelayanan, baik yang akan melakukan perpanjangan KTP, KK dan lainnya atau membuat baru masih berjalan normal. Upaya pencegahan penyebaran virus mematikan itu lebih digencarkan di kantor-kantor Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau di Dinas-Dinas dan Kantor Kepala Daerah.
Dihubungi melalui telepon seluler, Kabid Pemdes dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut, H Fahmi Fauzi S STP M Si mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk langsung mengenai kebijakan liburnya pelayanan di kantor desa terkait penyebaran virus corona.
“Terkait pandemi virus corona meski sekolah dan ASN diliburkan selama dua pekan, pelayanan publik di desa-desa berjalan normal seperti biasa. Tak ada hambatan atau tak terganggu, masyarakat berdatangan ke kantor-kantor desa untuk mengurus KK, KTP dan surat-surat lainnya. Disamping itu juga untuk pegawai desa memang belum ada petunjuk untuk menghentikan sementara pelayanan maupun libur,” ujar Fahmi, Senin (23/03).
Tapi, lanjut Fahmi, saat ini dengan merebaknya virus corona, baik perangkat desa ataupun masyarakat harus lebih waspada tapi tidak panik. Harus menggali keterangan terhadap keluhan masyarakat yang datang dengan keluhan batuk pilek, sakit nelan dan sesak. Dia juga berharap masyarakat tetap harus tenang dan tetap dengan personal hiegine yang optimal, pungkasnya.
Terpisah, sementara salah seorang perangkat desa yang ada di Kecamatan Karangpawitan mengaku, meski sekolah dan dinas-dinas diliburkan namun dia mengatakan bahwa hingga saat ini pelayanan di desanya tetap melayani dengan setia warganya yang antre untuk mengurus surat-surat karena belum menerima intruksi libur. Bahkan dengan nada bercanda dia berkata kalau perangkat desa ibarat tokoh film kartun dari negeri Sakura yang mustahil terkena virus corona.
“Kantor desa ngga libur pak, hanya sekolah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diliburkan. Mungkin saja Pemertintah Pusat melalui Pemkab Garut menganggap kalau perangkat desa ibarat Power Ranger yang mustahil terkena dampak Covid-19 yang sedang viral. Saya juga bingung, katanya pelayanan meski dihentikan, sementara masyarakat yang datang ke kantor desa tak pernah berhenti,” ujarn. (Gie)
