HARIANGARUTNEWS.COM – Media massa dinilai punya peran penting, melalui pemberitaan yang edukatif dalam menjaga stabilitas keamanan di Republik Indonesia, tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun perlu kolaborasi dengan unsur masyarakat termasuk media massa. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Thoriq Hidayat Lc, saat ditemui di DPD PKS Kabupaten Garut, Kamis, (05/03) usai agenda resesnya dalam pemaparan program kerja serta menyerap aspirasi dari masyarakat.
Menurut Thoriq, media massa punya peranan penting dalam menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Karena kalau sampai media di manfaatkan, akan mengganggu demokrasi. Saya berharap media massa bisa menjadi mitra yang turut serta mencerdaskan masyarakat. Dengan begitu stabilitas di masyarakat bisa tetap terjaga,” ucapnya.
Meski demikian, dia memahami insan pers pun punya kebebasan memberikan kritik serta menginformasikan kekeliruan kebijakan untuk diperbaiki. Hanya saja, dia berpesan hal itu dilakukan secara santun sesuai dengan aturan.
“Tidak semata karena kedekatan lalu menolak untuk mengkritisi. Profesional dan tepat serta akurat, dalam artian kebebasan itu tidak sampai kebablasan, bebas tapi tetap pada aturan,” bebernya.
Lebih jelasnya dalam hal ini, bingkai moral menjadi hal yang sangat penting. Wartawan adalah pihak yang rentan terpapar dengan hoaks dan berita negatif, hanya integritas dan kode etik jurnalistik yang bisa mencegah. Wartawan sebagai penyampai berita diharapkan bias menjadi “ruh” bagi semua pihak, sehingga dapat menyajikan informasi yang benar dan bias menjadi penyambung lidah bagi siapapun.
Lanjut dijelaskan Thoriq bahwa Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independent yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, dan diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dewan Pers memiliki fungsi antara lain, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
“Sikap yang diperlukan adalah netralitas dan kemerdekaan pers yang tidak memihak pada siapapun. Netralitas wartawan ini menjadi sesuatu yang penting dan jangan sampai dicederai oleh oknum tertentu. Saya menegaskan bahwa Dewan Pers perlu mengupayakan adanya peningkatan sumber daya manusia pers,” pungkasnya. (Bulan)
