HARIANGARUTNEWS.COM – Kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mencapi 100 persen terus menjadi perdepatan di Komisi IX DPR RI, termasuk rapat Komisi IX sudah tidak lagi dihargai dan tidak mesti lagi di gelar rapat baik dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Direktur Utama BPJS. Yang mana kenaikan tarif sudah membuat menjerit masyarakat miskin. Seperti yang diutarakan Wakil Ketua Komisi IX Nihatul Wafiroh dari Fraksi PKB.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PKB yang juga anggota Komisi V, Dadan Hidayatulloh, mendukung langkah Komisi IX, yang menolak kenaikan tarif iuran BPJS kelas III. Yang mana kenaikan tarif tersebut mencekik rakyat yang masuk kategori miskin.
“Saya sepakat dan mendukung langkan Nihatul Wafiroh dengan melakukan penolakan kenaikan tarif iuran BPJS,” ujarnya, Rabu (6/11/2019).
Dadan menilai kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif iuran BPJS untuk semua kelas, sangat tidak logis. Apalagi kenaikan tarif dengan alasan BPJS defisit. “Kenaikan tarif saja sudah tidak logis dan akan menindas rakyat kecil yang saat ini sedang menjerit,” tegasnya.
Ia mengaku, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, akan terus menggelorakan penolakan kenaikan tarif BPJS di semua kelas. “Ini bukti keberpihakan PKB hadir disaat jeritan masyarakat kecil yang butuh diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif baik diseluruh tingkatan,” ujar Dadan yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB.
Dadan mengaku, pemerintah pusat sebaikan kembali mengkaji ulang terkait kenaikan tarif iuran BPJS. Terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat kecil.
“Pemerintah harus kembali melakukan kajian ulang terkait kenaikan tarif. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” pungkasnya. (Firman)***
