HARIANGARUTNEWS.COM – Proses panjang kurangnya pemberdayaan pada masyarakat sangat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan. Garut bisa dikatakan berjalan lamban dalam menumbuhkan pembangunan manusia, terlebih kaum perempuannya. Sehingga, peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan mutlak dibutuhkan dalam agenda-agenda pembangunan di Kabupaten Garut.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengurus Yayasan Aura Kreatif, yang juga Ketua DPC Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FP-LKP) Provinsi Jawa Barat, Vera Susanti disela-sela kegiatannya Sabtu (12/10). Ia menandaskan pentingnya perempuan-perempuan Garut untuk mulai aktif dan partisipatif dalam proses-proses pembangunan yang tengah didorong sejak periode kedua kepemimpinan Rudy-Helmi.
Kemestian akan partisipasi perempuan dalam pembangunan, bagi praktisi pendidikan formal yang sehari-hari berprofesi penyedia bisnis jasa ini, supaya kepentingan-kepentingan perempuan Garut mendapat perhatian dan pengawalan, tidak ditinggalkan. Sebab, pembangunan yang mulai giat dicanangkan pemerintahan belum dirasakan kaum perempuan.
“Pemerintah sudah berbuat banyak. Desa sebagai etalase politik sudah diberikan dana yang besar. Tapi kita kaum perempuan tidak dapat apa-apa. Kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian, memperkokoh ketahanan keluarga, meningkatkan partipasi perempuan dan anak dalam pembangunan masyarakat,” tandas perempuan yang akan ikut maju dalam Pilkades Serentak 2019 di Desa Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul tersebut.
Vera rupanya memiliki visi dan misi khusus saat dirinya bekerja sebagai Kepala Desa nanti. Yang pertama, Vera ingin berdedikasi untuk daerahnya dan memberikan maslahat bagi masyarakat.
Kemudian kedua, kata dia, dirinya ingin memberdayakan perempuan, keluarga bahagia, menuju masyarakat sejahtera.
Secara khusus, dia juga berharap kedepan dirinya turut berpartisipasi mendorong Kabupaten Garut menanggulangi masalah kemiskinan. Dikatakan Vera, dia akan memberikan dan menyampaikan solusi kepada Bupati Garut, bahwa paradigma pengangguran adalah beban pemerintah daerah maka mainsetnya harus dirubah menjadi pengangguran adalah aset.
“Pengangguran di Kabupaten Garut merupakan permasahan yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia, akan tetapi permasalahan pengangguran tidak dibiarkan begitu saja. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Garut sangat rendah,” ujar warga Jalan Merdeka, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul,
Maka solusinya, lanjut Vera, harus ada kegiatan yang dilaksanakan melalui pelayanan publik baik dengan menggunakan anggaran APBN maupun APBD yang dimana jenis kegiatannya bisa meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang nantinya bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan kesempatan kerja melalui pembentukan kelompok usaha kecil dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia, cetusnya.
“Fokus kegiatan tersebut adalah memfasilitasi pelayanan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat itu nantinya dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap seleksi lokasi, sosialisasi kepada masyarakat, proses dan pemandirian, monitoring dan evaluasi. Saya kira hal itu harus menjadi prioritas perhatian kita, dan hal-hal yang mengikutinya seperti masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” tandas Vera Susanti.
Dia melanjutkan, selain itu pemberdayaan kualitas pendidikan bagi kaum perempuan harus menjadi skala prioritas karena akan sangat memberikan pengaruh bagi kualitas generasi, juga perbaikan ekonomi yang sekaligus secara bertahap mengurangi kemiskinan di masyarakat, Vera mengharapkan dirinya bisa optimal memperjuangkan masalah pendidikan khususnya bagi kaum perempuan. (Igie)
