Ahmad Bajuri Minta Pemkab Garut Lebih Fokus Lagi Perhatikan Pemerintah Desa, BPD dan LPM Serta Kader Posyandu

HARIANGARUTNEWS.COM – Sejak bergulirnya Undang Undang Desa nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dimana intinya fungsi dan peranan pemerintahan desa dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam hal proses pembangunan dari mulai perencanaan dan sampai pelaksanaan lebih banyak dilaksanakan kemandirian di desa dan keterlibatan masyarakat desa.

Undang Undang Desa ini menegaskan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut, H Ahmad Bajuri SE MM, ini cukup diharapkan dapat membawa pemerataan di wilayah desa serta adanya partisipasi masyarakat. Tapi peran pemerintah kabupaten diharapkan menjadi pengarah dan monitoring serta evaluasi, dari semua kebijakan di desa.

“Pemerintah kabupaten juga tak lupa, memperhatikan, untuk membantu memberikan kebijakan dalam membantu, agar program bisa berjalan maksimal. Terutama dalam proses perencanaan dan pembahasan APBDes-nya,” tutur Bajuri, yang juga mantan kepala desa tahun 2001.

Bajuri mengharapkan dan mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memperhatikan berjalannya tugas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan lembaga desa lainya.

“Mendorong kemampuan keuangan desa yang terbatas. Minimal memberikan tambahan bantuan operasional atau stimulan agar kelembagaan desa bisa berjalan. Fungsi, peran BPD dan LPM, selain yang utamanya memfasilitasi peran dan fungsi pemerintah desa,” tandas Bajuri.

Masih kata Bajuri, dalam hal ini optimalisasi kewenangan kepala desa juga dari sisi advokasi. Hal ini disampaikan mengingat saat ini pemerintah sedang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Bajuri menyampaikan sangat apresiasi ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD Garut yang akan memberikan bantuan operasional untuk setiap desa. Dan karena Garut medan di desa cukup berat.

“Saya mendorong untuk bantuan tersebut, adalah unit motor sport atau trail untuk desa-desa, apalagi yang medan dan wilayah desanya cukup jauh di pelosok,” katanya.

Bajuri juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan lagi para kader TP PKK dan Posyandu yang banyak membantu tugas-tugas yang sangat komplek, menyangkut tingkat kesehatan dan kesejahteraan serta pemberdayaan keluarga. (Ndy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *