HARIANGARUTNEWS.COM – Lagi-lagi, muncul kabar tidak sedap menyelimuti dunia jurnalistik di Kabupaten Garut. Beredar kabar, Kepala SDN 1 Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul, Dida Fardilla, S.Pd nyaris menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengaku wartawan media online.
Kabar ini kembali mencoreng marwah jurnalistik yang menjalankan tugas dan amanah undang-undang. Jika benar ada pemerasan maka oknum atau orang yang mengaku-ngaku wartawan ini sudah melakukan pelanggaran hukum.
Modusnya, oknum wartawan tersebut mengancam akan mencari sekaligus membongkar kesalahan Kepala Sekolah. Namun jika diberikan sejumlah uang, kesalahan tidak akan dibongkar. Tentu saja Dida merasa resah lantaran pihaknya menjadi sasaran pemerasan dari wartawan yang diduga oknum tersebut.
Berdasarkan pengakuan dari Kepala SDN 1 Haurpanggung, bahwa pihaknya didatangi dan sudah dimintai sejumlah uang melalui chat WhatApps (WA) sebesar 5 juta rupiah oleh beberapa orang yang mengaku wartawan tersebut. Bahkan mereka, kata Dida, mengancam akan menerbitkan berita terkait anggaran yang diterima oleh pihak sekolah.
“Dia meminta sejumlah uang sebesar Rp5 juta dan mengancam akan menerbitkan berita jika keinginannya tidak dipenuhi. Saya tidak memberinya, dan mereka akhirnya menulisnya di media online dengan isi berita yang tidak sesuai fakta,” ungkap Dida.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Garut, Aep Hendi menyampaikan, agar bagi pihak yang dirugikan atas insiden pemerasan, silakan lapor ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dikatakan wartawan senior di Garut ini, PWI sudah sangat sering menerima laporan dan keluhan baik dari pihak sekolah maupun Kepala Desa, dan masyarakat.
“Jangan pernah takut, apapun bentuknya perbuatan pemerasan atau Pungutan Liar (Pungli) tidak dapat dibenarkan. Apapun profesi maupun jabatannya, hal tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan ada sanksi tegas,” ujar Aep.
Ketua PWI Kabupaten Garut tersebut menyatakan prihatin dan mengecam keras segala tindakan intimidasi dan pemerasan dilakukan terhadap para guru maupun kepala sekolah yang terjadi di sejumlah daerah di Garut. Aep mengajak kepala sekolah dan guru, selama menjalankan tugas dengan benar dan profesional, untuk bersama-sama melawan segala macam bentuk tindakan yang mengerdilkan profesi guru.
“Guru dan kepala sekolah itu bekerja dilindungi undang-undang, jadi tidak perlu takut. Kumpulkan bukti bila perlu dijebak, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Aef Hendi.
Sementara, menyikapi adanya salah satu Kepala SD di Tarogong Kidul, yang merasa resah karena diperas oleh oknum wartawan dengan meminta sejumlah uang dan ancaman akan menaikan pemberitaan jika tidak membayarnya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Enjang Tedi, S.Sos, M. Sos, menyebut bahwa profesi wartawan atau jurnalis merupakan profesi mulia, jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik lembaga pers itu sendiri.
“Wartawan itu merupakan profesi mulia, jadi jangan sampai dicederai oleh tindakan negatif, dan harus dijunjung tinggi. Intinya, jangan mencederai profesi itu,” tandas Enjang Tedi, melalui sambungan seluler pribadinya, Sabtu (24/02/2024) malam.
Menurutnya, wartawan atau jurnalis resmi, pasti dibekali identitas dari kantor redaksinya, selain daripada memahami ilmu jurnalistik dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang wartawan.
“Mereka biasanya dibekali atau memiliki identitas, kalau saat datang mereka tidak bisa menunjukan, pihak terkait yang didatangi bisa menolak sebenarnya. Misalnya kepala sekolah atau kepala desa, kan bisa menanyakan identitas dan nama medianya dan tentunya media yang terverifikasi Dewan Pers,” tandas Enjang.
Enjang kembali berharap, profesi wartawan ini jangan dirusak oleh segelintir oknum atau wartawan gadungan.
“Jangan merusak kredibilitas dan marwah wartawan. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga,” pungkasnya. (*)
