HARIANGARUTNEWS.COM – Mendadak didorong untuk menjadi calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI, dr Hani Firdiani sangat yakin menyatakan kesiapannya.
“InsyaAllah untuk kesiapan menjelang Pemilu tahun 2024 kami siap. Karena tim kami sangat solid, dan secara kesiapan mental juga kami sangat siap, insyaAllah,” tandas dr Hani Firdiani, saat mendampingi Ketua DPD PKS Kabupaten Garut, dr Helmi Budiman, saat pendaftaran di KPUD, Senin (08/05/2023).
Kesiapan yang paling utama, istri Wakil Bupati Garut ini menyebutkan, tentu saja adalah niat yang kuat, jangan sampai niatnya itu menjadi berubah kedepan.
“Niat ikhlas untuk membangun Kabupaten Garut, membawa aspirasi Kabupaten Garut. Betul-betul memperjuangan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Garut,” tuturnya.
Yang keduanya, lanjut Hani, bagaimana menjalani proses dalam tahapan pemilu yang tidak bisa dianggap mudah. Bagaimana mengajak masyarakat untuk siap menghadapi pesta demokrasi, karena banyak masyarakat yang masih belum siap dilihat dari berbagai sisi, kendati pemilu sudah dilaksanakan puluhan tahun kebelakang.
Ditanya mengenai target raihan suara, dr Hani menargetkan 30% raihan suara untuk PKS Kabupaten Garut. Ia juga menyebutkan, dirinya maju untuk DPR RI merupakan amanah dari Musyawarah Daerah (Musda) PKS Kabupaten Garut yang menginginkan ada kader yang duduk di parlemen, karena saat ini yang duduk di DPR RI berasal dari kota lain, notabene yang sama-sama Jabar XI itu adalah Tasikmalaya.
“Mungkin dari sisi itu partai punya pertimbangan rasional, yaitu uji kredibilitas dan popularitas. Tentu saja yang waktu itu muncul adalah nama bapak (dr Helmi Budiman), bukan nama saya. Sehingga dari pengurus dan kader partai, mau tidak mau harus mencalonkan bapak untuk ke DPR Pusat,” katanya.
Hanya saja, sambung Hani, atas dasar saran juga salah satunya dari Bupati Garut, agar dr Helmi Budiman yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Garut tidak mundur, harus selesai hingga akhir masa jabatan. Termasuk dari partai juga harus ada komitmen, ketika dahulu mencalonkan jadi wakil bupati, menyerahkan atau mewakafkan dr Helmi Budiman kepada negara itu harus selesai hingga akhir masa jabatan.
“Akhirnya, mau tidak mau harus mencari kader lain, dan memang waktu itu saya secara pribadi tidak ada wacana untuk terjun ke dunia politik, karena saya itu masih di dunia profesi,” paparnya.
Hani menambahkan, untuk menggantikan dr Helmi Budiman tentu saja perlu pertimbangan matang dari partai. Dirinya mengaku tidak mengetahui akhirnya pertimbangan partai harus lari ke dirinya yang harus maju menggantikan suaminya.
“Mau tidak mau harus siap, karena kalau sudah diamanahkan oleh partai, saya harus siap,” tandasnya. (Ndy)
