HARIANGARUTNEWS.COM – Polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat dengan adanya Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) dengan mengadakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) di Deli Serdang, Sumatra Utara, dinilai tidak konstitusional atau abal-abal. Karena yang hadir bukan pemegang mandat para ketua partai baik DPD dan DPC yang memiliki suara sah.
Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Sekjen ADKASI, H Ahmad Bajuri SE, menuturkan, hal ini tentunya membuat geram dan ketersingungan para kader Demokrat dan siap melaporkan siapapun yang mencatut atau mengatasnamakan Ketua DPD atau DPC.
“Ini terbayang bagaimana numpuknya laporan-laporan di tiap Polres, belum lagi karena ditariknya keterlibatan seorang pejabat pemerintah pak Muldoko. Ini akan jadi membuat komunikasi terganggu antara pemerintah dan pimpinan serta kader Demokrat,” ucap Bajuri, Selasa (09/03/2021) malam.
Lanjut disampaikan Bajuri, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seluruh kader telah menyerahkan data dan fakta tentang pelaksanaan KLB PD di Sibolangit jelas yang abal-abal tidak sesuai dengan aturan dan ada pembohongan publik.
“Selesai ini, Kemenkumham akan dibikin report juga. Pemerintah jadi terseret opini antara pro dan kontra KLB PD karena ada pejabat pemerintah didalamnya walaupun itu sebagai pribadi hadirnya,” jelas Bajuri.
Ahmad Bajuri melihat pasca ini, issue KLB PD akan di serahkan itu masalah internal dan akan terjadi saling menyalahkan, kenapa sebut atau bawa-bawa pemerintah, ini operan bola opini yang akan menambah banyak pandangan dan persepsi di publik bermacam-macam.
“Gara-gara GPKPD dan KLB PD Sibolangit menjadi arah perpecahan, saling curiga diantara sesama kader ini juga akan membawa publik terbawa opini. Sayang Energi kita habis untuk hal ini, masyarakat kita menonton dan menilai semua jejak, sikap para elit nasional sampe daerah dan ini kurang baik untuk kepentingan stabilitas ” jelasnya.
Harusnya, saat ini sambung dia, semua bergotong-royong membantu pemerintah agar cepet melalui ujian pandemi Covid-19 dan ikut mensukseskan program nasional vaksinasi.
“Sekarang kondisi ini telah terjadi, opini debat antar element kita saksikan oleh semua rakyat menontonnya. Mana yang konstutisional mana yang tidak, mana rasional dan obyektif, mana yang tidak,” ungkapnya.
Masih kata Bajuri, rakyat bisa menilainya kemelut Partai Demokrat. Publik tergiring opini pro dan kontra oleh statement para elit dimana perpecahan pandangan, persepsi yang awalnya internal Demokrat, sekarang sudah menjadi terbawa di masyarakat dan opini prediksi pun terbangun dengan sendirinya, dimanakah posisi pemerintah.
“Secara umum gara-gara gerakan GPKPD karena eksternalnya menjadi terbangun hubungan komunikasi, semua terganggu juga kondusifitas dan stabilitas juga cukup terganggu. dengan situasi dan kondisi akan saling menyudutkan dari pihak pro dan kontra KLB PD akan menyudutkan , begitupun sebaliknya. Padahal mari kita semua melakukan review perjalanan semua ini kenapa bisa terjadi semua pasti bertanya siapa sutradara dan aktor di balik semuanya, sampe terjadi nya kemelut ini,” pungakasnya. (Ndy)
