HARIANGARUTNEWS.COM – Forum Koordinasi Profesi Organisasi Kesehatan (ForKOPKes) Kabupaten Garut, gelar Conferece Press, terkait pernyataan sikap terhadap semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Garut. Sementara tata kelola manajemen penanggulangan Covid-19, saat ini dinilai belum efektif, dengan bertambahnya Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Konfirmasi Positif dan orang yang meninggal diduga positif Covid-19.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Garut, Karnoto S Kep, menuturkan, Menyikapi perkembangan Covid-19, seluruh pimpinan organisasi kesehatan yang tergabung dalam ForKOPKes Kabupaten Garut, menyatakan sikap, yang disampaikan kepada Gugus Tugas Covid-19 Garut dan Pemerintah Kabupaten Garut, terkait pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) standar dan kontinyu pada setiap level kesehatan.
“Tenaga medis harus ada jaminan keamanan, keselamatan pada petugas medis Covid-19, serta jaminan kesehatan bagi yang berada di garda depan penanganan Covid-19, berupa extra feeding untuk stamina, menyiapkan karantina bagi tenaga medis untuk antisipasi jika dikemudian hari terpapar Covid-19,” ucap Karnoto, usai Conferece Press, di Gedung PPNI Garut, Jalan Suherman, Garut, Senin (04/05).
Ia berharap dan menghimbau kepada masyarakat, demi keberlangsungan pelayanan kesehatan, masyarakat harus jujur dalam memberikan keterangan kepada tenaga medis saat proses pelayanan. Mentaati protokol kesehatan dan aturan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Berikan dukungan dan tidak menstigmatisasi negatif kepada tenaga medis yang melaksanakan tugas medis Covid-19.
Lanjut kata Ketua DPD PPNI Garut, ForKOPKes juga menyatakan sikapnya, tetap berada di garda terdepan dalam proses pelayanan kesehatan Covid-19. Berupa menjaga ketahanan diri, baik fisik maupun psikologis, sosial dan spiritual. Berpedoman pada himbauan setiap organisasi profesi, Tupoksi, SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas kesehatan.
“Kita kan berharap penanggulangan Covid-19 ini cepat selesai secara menyeluruh, tuntas tanpa ada ekses apapun. Jangan sampai kami ini seperti lilin menyala menerangi ruangan, tapi kami sendiri yang kemudian mati. Dan ini sudah terjadi di beberapa daerah, banyak tenaga kesehatan baik dokter, bidan, perawat dan apoteker yang kemudian menjadi korban terpapar Covid-19, persoalannya, kenapa, Alat Pelindung Diri (APD),” ujar Karnoto, Senin (04/05).
Dijelaskan Karnoto, hal tersebut terjadi karena, pertama, faktor APD yang tidak standar, keduanya, ketidak jujuran pasien dan keluarga. Mereka datang dengan membawa gejala, atau tanpa gejala sekali pun, berinteraksi dengan tenaga kesehatan, yang tidak menggunakan APD standar, sehingga tidak sedikit, bahkan sampai hari ini sudah tiga orang tenaga kesehatan yang positif Covid-19 di Kabupaten Garut, yang saat ini menjalani isolasi.
“Kami tidak berharap kedepan ada lagi tenaga kesehatan yang terpapar, tumbang dan akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Jadi dampak dari terpaparnya tenaga kesehatan, mengakibatkan beberapa Puskesmas dan klinik tutup pelayanan. Bisa dibayangkan kalau semua klinik atau Puskesmas banyak yang terpapar dan tutup, siapa yang akan melayani masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, secara profesi ia berprinsip “No APD No Service”, kalau tidak ada APD, tidak bisa melayani masyarakat. Termasuk juga mengharapkan masyarakat juga jujur, kalau memang ada interaksi dengan positif Covid-19, sampaikan saja, sehingga kami bisa antisipasi.
Mengenai masalah Insentif, ia berpendapat ini bentuk reward, temen-temen tenaga medis yang sudah berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, ini bukan hanya untuk orang yang sudah bekerja statusnya di gaji oleh pemerintah. Hari ini Gugus Tugas atau Dinas Kesehatan ini perlu tenaga baru, direkruit relawan untuk membantu tenaga medis yang hari ini sudah ada, seperti tim tracing ada 15 orang, yang mana sebagian sudah tumbang, perlu ada relawan di rekruit tenaga baru, sehingga ada tambahan SDM.
“Hanya ini juknis-nya belum ada, saya tadi rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, belum ada juknis dari Kementerian keuangan, apakah ini uangnya dari pusat akan digelontorkan secara langsung, atau mereka hanya menertibkan regulasi, sehingga sumbernya bisa tergantung daerah atau bagaimana belum jelas. Semoga hari ini keterbatasan SDM kesehatan ini belum bisa dipenuhi,” pungkasnya.
Hadir dalam acara Conferece Press, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Terafis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), Persatuan Ahli Teknologi Labolatorium Medik (PATELKI), Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI). (Gie-Ndy)
