HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut H Rudy Gunawan SH MH membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2021, Kamis (12/03). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pendopo ini bertujuan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
Dalam sambutannya, Bupati Garut mengatakan bersyukur karena RPJMD Kabupaten Garut telah selesai sehingga bisa melaksanakan RKPD yang merupakan RKPD pertama yang disusun lewat RPJMD. Bupati juga mengatakan RKPD ini sangat penting karena RKPD ini merupakan wujud tindak lanjut dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Selain itu juga musrenbang yang digelar sekaligus mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” tandas Bupati Garut.
Dalam kesempatan tersebut bupati mengajak lewat pelaksanaan Musrenbang RKPD ini untuk bersatu mengejar ketertinggalan IPM Garut yang saat ini berada di urutan ke-24 dari 27. Dikatakan Bupati, meski laju ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan Kabupaten Garut tahun 2014 sebesar 12,40%. Bupati juga berharap kiranya musyawarah ini bisa membawa manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Garut khususnya.
“Sementara dari fungsi-fungsi pemerintahan, Kabupaten Garut sudah memiliki satu kebanggaan, yakni SAKIP yang mengukur efektif dan efesien pelaksanaan pembangunan bersumber APBD, di samping Pemkab Garut memiliki prestasi terbaik se-Provinsi Jabar. Apalagi tahun ini Kabupaten Garut dinyatakan sebagai juara penerima penghargaan pembangunan daerah terbaik se-Jabar dan masuk ke posisi 6 besar nasional,” ujarnya.
Rudy menambahkan, dari sisi penghargaan dan dalam bentuk hadiah Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat, diakui Kabupaten Garut paling tinggi, WTP 4 kali berturut-turut, MCP Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK berada di urutan kedua se Provinsi Jabar. Selanjutnya, kata Rudy, Garut tinggal mengsertifikatkan aset daerah, kalau sertifikat aset ini telah selesai Garut akan menjadi nomor satu, terangnya.
“Berkaitan dengan tranparansi publik, Garut telah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana telah terkoneksi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dengan Kemendagri. Kami tinggal mengkoneksikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mungkin akhir bulan ini akan kami paksakan terkoneksi dengan Kemenkeu, jadi semua akan transparan, jadi Kemendagri minta apa tinggal klik, Kejaksaan, Polres, KPK, BPKP dan BPK RI tinggal klik,” pungkasnya
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Ditjen Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, Ketua DPRD Garut, Euis Ida, Sekda Garut, Deni Suherlan, Kapolres Garut, AKBP Dede Yudy Ferdiansah, Dandim 0611/Garut Letkol Inf Erwin Agung TWA, Kejari Garut, Sugeng Heriadi, Ketua PN, Hasanudin, Kepala Kemenag Garut, Undang Munawar, Kepala BPN Garut Hayu Susilo, para kepala SKPD, Camat, Ormas, LSM dan tamu undangan lainnya.
