HARIANGARUTNEWS.COM – Sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola dan memajukanJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di institusi masing-masing, Kementrian Hukum dan HAM memberikan penghargaan JDIH Award 2019 kepada kementrian, lembaga, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota.
Kabupaten Garut merupakan salah satu diantara kabupaten/kota yang meraih penghargaan peringkat ke tiga dari Kementrian Hukum dan HAM. Penghargaan diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Sekretaris Daerah, Deni Suherlan, dalam acara Pembukaan Pertemuan Integrasi Nasional JDIH Tingkat Nasional pada Selasa (10/9/2019) di Swiss-Belhotel Mangga Besar. Selain itu, Garut meraih penghargaan sebagai Anggota JDIH yang telah teritegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id) serta diberi kehormatan sebagai Best practice pengelolaan JDIH tingkat kabupaten.
Sekda Garut, Deni Suherlan, usai menerima award mengatakan, diterimanya penghargaan tersebut karena Garut dinilai bagus dalam mengelola JDIH, antara lain produk-produk hukum yang bisa diakses publik melalui website dan android.
“Keberadaan JDIH sendiri dapat memudahkan pengguna dalam mengakses semua produk hukum yang telah dikeluarkan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dengan memberikan status keberlakuan produk hukum tersebut secara detail yang diupload dalam JDIH. JDIH ini memang sangat penting sebagai sarana informasi untuk masyarakat dalam mengetahui produk Hukum di Garut seperti contohya Perda (Peraturan Daerah), Peraturan Bupati, keputusan Bupati hingga Peraturan Desa,” kata Deni.
Sementara itu Bupati Garut H. Rudy Gunawan menyatakan, penghargaan JDIH Award 2019 ini memberikan motivasi tersendiri bagi pemkab dalam melakukan akselerasi dan integrasi sistem JDIH dengan kecamatan hingga desa.
“Kami bersyukur Garut mendapatkan penghargaan JDIH. Ini akan menjadi motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk terus berinovasi memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas,” kata Bupati Rudy, Kamis (12/9/2019).
Dengan diraihnya penghargaan ini, Rudy berharap, kualitas JDIH terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang lebih baik juga.
“Alhamdulillah atas peraihan penghargaan JDIH Award untuk Garut, semoga ke depan semakin baik lagi,” kata Rudy.
Sementara Menkumham Yasonna H. Laoly, saat memberikan penghargaan mengatakan, pemerintah telah mencanangkan reformasi hukum dengan penguatan pembentukan peraturan perundangan undangan sejak 2017.
“Pencanangan itu, salah satunya dilakukan melalui strategi membentuk pusat analisa hukum dan membuat basis data dengan penguatan JDIH. Maka, bagi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang sudah menerima penghargaan, saya mengingatkan agar tidak berhenti berinovasi,” ujar Menhumkam.
Kemenkumham tahun ini, lanjut dia, memberikan penghargaan JDIHN Terbaik, antara lain JDIH Kementerian Keuangan (kategori terbaik kementerian), JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (kategori terbaik Lembaga Negara), JDIH Badan Informasi Geospasial (kategori terbaik Lembaga Pemerintah Non Kementerian), JDIH Provinsi Jawa Tengah dan Bali (kategori terbaik Pemerintah Provinsi), JDIH Kabupaten Tuban (kategori terbaik Pemerintah Kabupaten), JDIH Kota Sukabumi (kategori terbaik Pemerintah Kota), JDIH Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan Sulawesi Tengah (kategori terbaik Kanwil Kemenkumham), dan JDIH DITJEN HAM Kemenkumham (kategori terbaik Unit Eselon I Kemenkumham).
