Nasib Ratusan Anggotanya Terancam, Kasatpol PP Garut : Kita Sedang Pikirkan Solusi dan Menunggu Arahan Pemerintah Pusat

FOKUS10,162 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Momentum Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 71 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke 61, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, ingin membangun tradisi dan jiwa korsa di tubuh Satpol PP.

“Jadi kita dalam ulang tahun sekarang, ingin membangun suatu tradisi, disamping kita untuk memperkuat jiwa korsa, kami pun mengundang mantan-mantan para Kasat yang lama. Kita undang, berbaret, jadi ini tentu saja secara psikologis baret itu harus kita jaga kehormatannya,” ujar Eko usai upacara kepada wartawan, Senin (08/05/2023).

Artinya, lanjut Eko, setiap orang yang pernah dan sedang bertugas di Satpol PP, ini adalah suatu kehormatan dan harus dijaga kehormatan tersebut. Kehadiran para mantan kasat juga kata Eko, untuk memberikan semangat/spirit kepada junior-junior dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Mengupas pernyataan Bupati Garut kaitan dengan kepastian hukum anggota Satpol PP yang saat ini non PNS. Eko menyebutkan bahwa sebetulnya sesuai undang-undang yang bertugas di Pol PP adalah seorang PNS yang berkualifikasi. Namun sampai saat ini, lanjut Eko, pemerintah daerah menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang mempunyai kebijakan pengangkatan PNS itu sendiri.

“Ya mudah-mudahan secepatnya. Karena ini terjadi bukan hanya di Garut, semua Pol PP se-Indonesia akan memperjuangkan hal tersebut, karena di undang-undangnya sudah dikatakan demikian,” jelas Eko.

Eko juga menyebutkan, hampir satu kompi, lebih dari 100 anggota Satpol PP adalah non PNS. Namun ia bersyukur dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Garut, penghasilannya di atas UMR.

“Dulunya kan jauh dibawah UMR, tapi atas kebijakan bupati, jadi di atas UMR,” katanya.

Disinggung mengenai anggota Satpol PP yang bertugas di tingkat kecamatan akan tidak ada lagi setelah Bulan Nopember 2023. Eko membenarkan, karena peraturan perundang-undangan yang ada. Namun Pemkab Garut sedang memikirkan solusi dan kepastian hukumnya seperti apa, menunggu dari pemerintah pusat.

“Namun tentu saja kita, ini pak Sekda lagi memikirkan, ini solusinya bagaimana, kita juga nunggu itu,” ucap Eko. (Ndy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *