HARIANGARUTNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Garut, menggelar Reses Masa Sidang 1 Tahun 2022, di Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Acara berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Sukawening (baru), Desa Sudalarang, pada Senin (21/02/2022).
Hadir dalam acara, Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman, anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan dan jajaran pengurus DPC, Kepala Dinas Kesehatan, dr Maskut Farid MM dan Kabid Yankes, dr Tri, Camat Sukawening, Tim Hallo Puan, para kepala desa, tokoh masyarakat dan para kader kesehatan se-Kecamatan Sukawening.
Dalam gelar Reses tersebut, diawali dengan sosialisasi masalah penanganan atau pencegahan Stunting dan solusinya, dengan menghadirkan narasumber dari tim Hallo Puan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Kemudian dilanjutkan dengan menampung aspirasi dari para kepala desa dan kader posyandu.
Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, kepada awak media mengatakan, hal tersebut dilakukan karena sesuai permohonan pada tanggal 4 Pebruari tahun 2022, dirinya menghadiri Musrenbang di Kecamatan Sukawening, ada salah satu desa yang mengingikan adanya edukasi untuk pencegahan Stunting dan kemudian adanya Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Makanya di Reses kali ini saya mengajak tim Hallo Puan, lembaga sosialnya ibu Puan Maharani Ketua DPR RI dari Jakarta, yang memang fokus bergerak dalam pencegahan Stunting. Hari ini memberikan edukasi ke warga kemudian juga ada pemberian makanan tambahan termasuk dari Dinkes Garut dan kita fokus di kelor, karena Dinkes gerakan makan telor dan kita gerakan makan kelor karena kelor ini salah satu pangan yang kandungan gizinya sangat tinggi,” ujar Yudha.
Kemudian lanjut Yudha, dari hasil Resesnya, ia mengetahui permasalahan insentif kader posyandu perbulan yang hanya Rp38 ribu. Makanya, ini akan dimasukan dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), ini berupa bantuan keuangan ke 11 desa yang ada di Sukawening.
“Yang pertama, insentif tambahan operasional kemudian juga untuk PMT, nanti leading sektornya DPMD, tadi juga sudah berbicara intens dengan pak Wakil Bupati, dr Helmi,” jelas Yudha.
Menurut Yudha, hasil kajian dari Kementerian Kesehatan RI, selama 10 bulan di Kabupaten Garut, di Desa Sindangmekar dan Wanajaya Wanaraja serta Kota Wetan Garut Kota, bahwa salah satu solusi pencegahan Stunting adalah adanya pendampingan yang intens, interpersonal antara kader posyandu dengan orangtua (ibu) yang anaknya dikatagorikan Stunting.
“Ketika harus ada konteks interpersonal, insentif Rp38 ribu tidak akan cukup, dan kemudian juga ada pemberian makanan tambahan secara berkesinambungan dalam satu tahun, minimal enam bulan. Makanya hasil reses ini adalah, kita memasukan dalam SIPD bagaimana ada operasional tambahan untuk kader, agar ada interpersonal, dimana kader ini minimal harus membina lima rumah secara intensif,” terang Yudha.
Selain ini, sambung Yudha dalam Resesnya ia juga akan menerima masukan dari para Ketua RW, para kepala desa untuk pembahasan lebih lanjut.
Wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman, yang juga selaku Ketua Tim Pengarah Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Garut, menyampaikan apresiasinya dengan gelar Reses tersebut. Menurutnya, di Kabupaten Garut, angka Stunting ini awalnya mencapai 43%. Dan saat ini sudah menuju ke 27%, yang merupakan angka rata-rata angka Stunting di Indonesia.
Namun, lanjut Wabup Helmi, karena ada pandemi Covid-19, hasil survey jadi 34%, walaupun hasil fakta dilapangan di Garut hanya 6%
“Ini laporan dari kader kita di lapangan, tapi tidak apa-apa, kita lihat saja hasil surveynya, 34 berarti naik, berarti perhatian kita harus lebih besar tentang masalah Stunting ini,” tandas Helmi.
Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sendiri, kata Helmi, tentunya dari mulai perbaikan struktur organisasi, ada bantuan-bantuan yang reel berupa PMT dan sekarang ada tambahan lagi berupa gerakan makan telor.
“Kita juga sudah lama menganjurkan untuk memanfaatkan sumber gizi yang ada di kampung (lingkungan) salah satunya adalah Kelor,” ungkapnya.
Helmi juga menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memiliki data konkret wilayah mana saja yang angka Stuntingnya tinggi dan butuh perhatian khusus untuk penanganan lebih lanjut. Wabup juga menyebutkan warga berkatagori kurang mampu memang cukup rawan dan butuh perhatian dalam masalah penanganan Stunting, seperti wilayah atau daerah di pelosok Garut bagian Selatan. (Ndy)
