HARIANGARUTNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Fraksi PDI Perjuangan, gelar Reses Masa Sidang 1 tahun 2022 di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, mulai tanggal 17 sampai 24 Pebruari 2022. Reses perdana dilaksanakan di aula Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kamis (17/02/2022).
Hadir dalam acara, Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, mewakili Camat Garut Kota, Sekretaris Kecamatan dan unsur Forkopimcam, Lurah Paminggir, perwakilan UPT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), babinsa, bhabinkamtibmas, para ketua RW, Tim Penggerak PKK dan Kader Posyandu serta tokoh masyarakat setempat.
Lurah Paminggir, Asep Ridwan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, karena wilayahnya dikunjungi anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan, dalam masa reses-nya. Bahkan Asep mengaku, selama 4 tahun menjabat Lurah Paminggir, baru kali ini mendapatkan kunjungan reses dari anggota DPRD Garut.
Ia pun menyampaikan beberapa hal usulan program atau aspirasi masyarakat di wilayahnya dan diharapkan sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurutnya, banyak hal program yang harus direalisasikan di Paminggir, mulai Fasilitas Umum (Fasum), fasilitas pendukung kesehatan masyarakat seperti sarana prasarana posyandu, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga permasalahan warga tergusur pasca reaktivasi PT KAI.
Sementara, anggota DPRD Garut, Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, saat diwawancarai awak media mengatakan, reses ini memang sudah menjadi tugasnya selaku wakil rakyat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk program pembangunan, dan diharapkan program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat.
“Ini hari pertama di Kelurahan Paminggir, banyak permasalahan disini. Disini banyak lahan PJKA (Perumka), sehingga banyak Fasum seperti Posyandu, Kantor RW menjadi hilang,” ujar Yudha.
Hal ini tentunya, lanjut Yudha, harus ada solusi dan cara agar Fasum tersebut bisa ada kembali, akan dicoba diusulkan tentunya dengan proposal sesuai kebutuhan. Ia pun akan mencoba berkoordinasi dengan pihak Bappeda, apakah memungkinkan ada alokasi untuk pengkondisian lahan untuk Fasum.
Kemudian, sambung Yudha, ada juga usulan dari LPM terkait masih banyaknya Rutilahu yang mencapai 40 Kepala Keluarga (KK), lalu kemudian di salah satu RW, banyak permasalahan Rutilahu akan tetapi berdiri di tanah yang bukan milik pribadinya, Rutilahu tersebut berdiri diatas lahan wakaf. Tetapi untuk bantuan program Rutilahu, baik dari APBD kabupaten maupun provinsi dan pusat, harus diatas tanah milik sendiri.
“Kita akan komunikasi dengan pak Bupati, pak Sekda, bagaimana mengkondisikan alokasi CSR dari berbagai perusahaan seperti BJB atau BUMD lainnya untuk memberikan bantuan Rutilahu kepada warga yang rumahnya diatas tanah wakaf. Kami juga akan ke Baznas juga, karena membangun itu tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja, bisa dari berbagai sumber,” terang Yudha.
Tentunya, lanjut Yudha, ini bagian dari upaya pemecahan masalah untuk memberikan solusi dan langkah awal pihaknya akan komunikasi intensif dengan beberapa pihak, terutama untuk masalah Rutilahu yang berdiri diatas tanah wakaf. Kemudian juga, banyaknya Fasum dibeberapa RW yang berada di lahan Perumka dan yang terdampak pasca banjir bandang.
Menurutnya, Rutilahu di Dapil 1 memang cukup signifikan jumlahnya, di Paminggir saja mencapai 40 usulan. Makanya, kata Yudha, ia juga akan koordinasi mengait DPRD Provinsi, Memo Hermawan, bagaimana memperjuangkan masalah penanganan Rutilahu.
“Kita akan komunikasikan kembali bagaimana ke DPRD provinsi, karena di 2021 juga saya belum optimal hanya dapat empat rumah. Tapi insyaAllah, Rutilahu yang disini ada 40 rumah akan kita perjuangkan untuk masuk dalam APBD Garut tahun anggaran 2023. Memang masih banyak, di Kecamatan Garut Kota saja ada sekitar 1.400 Rutilahu,” bebernya.
Disinggung mengenai intervensi pemerintah daerah mengenai banyaknya warga di sekitar Stasiun Garut (Garut Kota) yang terdampak reaktivasi dan beberapa warga belum memiliki rumah pengganti, Yudha akan mencoba mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah karena menurutnya, yang dulunya mendirikan rumah di lahan PT. KAI mayoritas kemampuan ekonominya terbatas.
“Kita akan mengkomunikasikan bagaimana kaum-kaum yang terpinggirkan ini bisa dapat bantuan dari APBD. Skemanya seperti apa dan butuh pembahasan yang tajam dengan TAPD (Tim Anggaran Pembangunan Daerah). Itu menjadi tugas saya kemudian, karena khususnya di Paminggir saja ini banyak warga yang tergusur dan ada penyampaian dari RW-RW juga,” tutup Yudha.
Pantauan media, usai pelaksanaan Reses, Ketua DPC PDI Perjuangan dan tim juga melakukan bhakti sosial dengan pembangian paket sembako dan Vitamin C kepada pengayuh becak dan ojol serta warga yang isolasi mandiri karena terpapar Covid-19. (Ndy)
