HARIANGARUTNEWS.COM – Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia tentang penghapusan tenaga honorer membuat gusar dan semua pegawai yang berstatus honorer merasa terancam masa depannya dengan kebijakan tersebut, termasuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
“Dimana ada tenaga honorer disitu (SKPD), itu wajib dihilangkan. Kami sedang mengajukan tenaga honorer umum, karena selama ini belum pernah disebut-sebut sama pak Men PAN-RB. Kalau yang guru kan ada, honorer guru bisa menjadi PPPK termasuk di kesehatan dan penyuluh pertanian, tapi yang umum ini yang gak ada,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan kepada media di Command Center Garut, Senin (14/02/2022).
Rudy menyampaikan, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, pihak Pemkab Garut dengan segala upaya sedemikian rupa, ingin menyelamatkan para pegawai dengan status tenaga honorer ini dengan mengajukan ke Kemen PAN-RB.
Dari perhitungannya, tenaga honorer guru itu lebih banyak daripada honorer umum yang jumlahnya di lingkungan Pemkab Garut hanya ratusan orang dan ini yang terancam nasibnya jika kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer atau akan dihilangkan.
“Saya juga kasihan (honorer), dan kami akan mengajukan pertimbangan (ke pemerintah pusat). Seperti di Sat Pol PP banyak honor, kalau honorernya harus tidak ada, lumpuh Satpol PP,” ucap Bupati Garut. (Ndy)
