HARIANGARUTNEWS.COM – Alih-alih adanya pemberitaan yang menyebut lembaga-lembaga media di Garut merasa tersinggung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Garut yang telah menggelar Pelatihan Jurnalistik dan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada salah satu media lokal, hal tersebut dibantah keras oleh Sekretaris DPC Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI) Kabupaten Garut, Ridwan Firdaus, Minggu (21/03/2021).
“Jangan ada pihak-pihak yang sengaja membentrokan lembaga media atau profesi wartawan dengan dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Garut. Saya mewakili DPC HIPWI Kabupaten Garut dengan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan Dinas Kominfo yang telah memberikan pelatihan kepada media manapun. Kegiatan inikan jarang dilakukan, mungkin nanti juga akan bergilir. Lanjutkan. Saya berharap dimasa pandemi ini media seharusnya memberikan pemberitaan yang sejuk, agar tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan,” jelas Ridwan Firdaus.
Selama ini, kata dia, diantara Pemkab Garut dengan wartawan yang biasa meliput kegiatan di Pemda maupun di daerah mempunyai tugas yang mulia. Karena itu, hendaknya para wartawan jangan memberitakan berita yang sepihak dan juga jangan mengadu domba. Diyakini Ridwan, masih banyak lembaga media dan wartawan yang mendukung langkah Dinas Kominfo guna memberikan pelatihan dan program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Garut.
“Dari banyak berita pembodohan, tendisius dan penggiringan opini publik, saya meyakini bahwa semuanya adalah berita pesanan dan premium. Tidak boleh seorang wartawan mendesak Bupati untuk memberhentikan Kepala Dinas atau bawahannya hanya karena masalah-masalah tertentu demi kepentingan pribadinya, apalagi sampai menyerang media lain. Ini sudah tidak sehat,” terangnya.
Ridwan menyebutkan, pada tanggal 9 Februari yang diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) seharusnya menjadi penanda pentingnya media dalam membangun jati diri dan mencerdaskan bangsa. Kode etik harus menjadi pondasi bagi setiap wartawan ketika melaksanakan tugas jurnalistiknya, bukan malah gemar mendesak pihak lain dan menyatakan sikap yang agresif.
“Kalau benar seseorang wartawan selama ini memang mengerjakan pekerjaannya atau tugas jurnalistik, maka dia kemungkinan besar kompeten. Bukan malah menyerang media-media lain yang tidak terdaftar di Dewan Pers, apakah ini tidak akan memunculkan masalah baru dikalangan para kuli tinta di Garut?,” tandasnya.
Ridwan menambahkan, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima setiap informasi. Jauhi konsep trigger happy (hanya berbagi berita tanpa terlalu banyak merinci). Namun, imbuh dia, syukurlah pembaca berita khususnya di Garut sudah mulai cerdas untuk memilah media mana yang kredibel dan mana yang tidak.
“Untuk memperoleh informasi yang benar dan menyiarkannya ke publik, selain beritanya harus benar, faktual dan layak, wartawan juga harus memiliki landasan, yaitu moral. Dan itu tertuang dalam etika profesi atau Kode Etik Jurnalistik (KEJ),” pungkas Ridwan Firdaus. (Igie)
