HARIANGARUTNEWS.COM – Ketua Forum Masyarakat Peduli Garut (FMPG) Rawink Rantik, menemukan adanya indikasi keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pungutan dana Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebesar Rp 4.500 dari setiap penggesekan kartu. Hal ini terjadi di wilayah Kecamatan Banyuresmi yang dilakukan oleh oknum TKSK.
“Kami sudah menerima pengaduan dari beberapa masyarakat adanya dugaan pungutan uang sebesar Rp 4.500, di Kecamatan Banyuresmi,” ujarnya, Sabtu (12/10/2019).
Dikatakan Rawink, selain adanya pungutan dari setiap KPM, pihaknya menemukan adanya penyaluran beras BPNT sebelum waktunya serta adanya keterlibatan Pjs Kepala Desa yang ikut menyuplai telur ayam. Hal ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Banyuresmi, tepatnya di Desa karyasari.
“Dana belum masuk ke rekening, bantuan beras sudah turun. Ini yang dilakukan oknum TKSK disana serta ada keterlibatan oknum Pjs Kades. Yang mana telur ayam didistribusikan di halaman rumahnya,” katanya.
Untuk itu, Rawink berharap Pemkab Garut melalui Dinas Sosial, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja TKSK yang ada di setiap Kecamatan terutama dalam penyaluran BPNT.
“Pengaduan juga banyak yang masuk, terjadi di Kecamatan Limbangan, Kersamanah. Serta mengendus adanya keterlibatan pejabat Pemkab Garut, yang saat ini ikut-ikutan menjadi suplier beras,” tegasnya. (Firman)***
