HARIANGARUTNEWS.COM – Adanya pemberitaan di salah satu media online yang menyoroti pelayanan publik dan realisai pembangunan Dana Desa, Ketua BPD Desa Sukalaksana, didampingi sekertaris Desa Sukalaksana Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, akhirnya angkat bicara.
BPD Sukalaksana Gupron Abadi, didampingi Sekretaris Desa Rukman Efendi, sangat mengapresiasi masukan dan control sosial yang di lakukan baik oleh warga masyarakat Desa Sukalaksana, rekan rekan pengurus Ormas, LSM dan media masa ke pemerintah Desa Sukalaksana.
” Kritikan, saran dan masukan demi perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Desa kepada warga masyarakatnya kami tampung dan terima, kami apresiasi kepedulian rekan-rekan. Hal tersebut juga menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kedepan sehingga pelayanan publik sesuai dengan harapan serta regulasi yang ada,” ucap Gupron, Sabtu (28/09).
Dikatakan Gupron, kritikan, saran serta masukan kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa, untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat diperlukan agar pengelolaan pemerintahan desa sesuai dengan aturan serta regulasi yang ada, kita akan evaluasi ujar Gupron Abadi ketua BPD. Bahkan tiga bulan satu kali kita selalu mengadakan evaluasi keseluruhan. Cetusnya.
” BPD Desa Sukalaksana menilai, pelayanan publik di Desa Sukalasana kepada masyarakat dipastikan berjalan serta perlu di tingkatkan kualitas pelayanannya. Sedangkan keterbukaan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa selalu di lakukan oleh pemerintah Desa,” ujarnya.
Masih kata Gupron, realisasi dana desa harus sesuai dengan hasil Musyawarah Dana Desa (Musdes) yang di tuangkan dalam APBDes, pengelolaan dan pelaksanaan harus di dampingi pendamping desa atau pendamping lokal desa serta di awasi oleh seluruh warga masyarakat desa. Peran aktif warga masyarakat di perlukan agar pelaksanan program program yang telah dicanangkan oleh warga masyarakat melalui forum Musyawarah (Musdes) terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.
“Setiap proses perencanan dan pelaksanaan terkait anggaran desa dan pembagunan Desa harus sesuai dengan regulasi yang ada,” beber Gupron.
Gupron berharap, kepada warga masyarakat bila ada permasalahan terkait pelayanan publik atau realisasi penggunaan dana desa di Sukalaksana sebaiknya laporan dulu ke anggota BPD, disetiap dusun ada perwakilan BPD. Sehingga kami bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksi dan mekanisme yang ada.
Gupron mengaku, sampai hari ini sejak dilantik menjadi anggota BPD oleh Bupati Garut, belum ada satupun warga masyarakat yang membuat laporan tertulis atau keluahan baik terkait pelayanan publik ataupun Terkait realisasi penggunan anggaran Desa kata ketua BPD.
“Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mempunyai tugas dan Fungsi antara lain membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa,” tandas Gupron.
Terpisah Kepala Desa Sukalaksana, Sobur, saat di konfirmasi melalui sambungan seluler, karena sedang mengikuti Jambore Desa di Ciamis, mengatakan, terkait pelayanan publik yang dinilai masih belum maksimal Sobur mengatakan kepada seluruh warga saya mohon maaf bila pelayanan publik di desa sukalaksana dirasa warga belum makasimal, namun pemerintah desa Sukalaksana tetap berupaya agar pelayanan publik bagi warga Desa Sukalaksan berjalan dengan baik, optimal dan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Masukan, saran dan kritik bagi perbaikan desa sukalaksana dari semua pihak, kami apresiasi hal tersebut akan menjadi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah desa kedepan,” ucap Kades.
Sobur berharap, bila ada permasalahan baik ditingkat RT, RW atau Dusun sebaiknya di bahas di lembaga yang ada di Desa sukalasana untuk mendapakan solusi yang terbaik. Setelah selesai kegiatan jambore kita akan kordinasi dengan BPD dan lembaga yang ada di Desa. (Irwan Wijaya)***
