HARIANGARUTNEWS.COM – Acara menyambut pemekaran dan Gebyar Garut Selatan yang digelar di Kecamatan Cikelet pada Minggu (15/09) lalu, Pembina Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), H Kholil Aksan Umarzein, angkat bicara. Menurutnya, tanpa melihat dari sudut pandang politik, DOB memang menjadi kebutuhan Garut.
“Pertama-tama, saya ucapkan selamat untuk DOB Garut Selatan. Apabila itu terwujud dengan cepat, sekarang kan moratorium sedang berjalan, juga banyak hambatan-hambatan DOB mengenai persyaratan kelayakan untuk Daerah Otonomi Baru. Terkait di Garut Selatan, saya melihat, disamping harapan adanya otonomi baru, saya juga melihat sisi lain, tingkat kendala dan kesulitan Garut Selatan menjadi DOB,” terang kholil kepada awak media, Rabu (18/09).
Tidak masalah suatu daerah dimekarkan jika memenuhi persyaratan teknis, fisik, maupun administratif. Dari sisi kebutuhan publik, kata Kholil, Jawa Barat tertinggal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, yang banyak dilakukan pemekaran daerah pada era Orde Baru. Padahal, jumlah penduduk Jabar lebih banyak dibandingkan Jateng dan Jatim.
“Namun apabila DOB Garut Selatan ini dianggap susah dan tidak jelas kapan waktunya, saya lebih cenderung untuk pemindahan ibukota, dari Kabupaten Garut ke Garut Selatan, itu birokrasinya lebih simpel dan sederhana. Dan mendorong Kota Garut setingkat Kotamadya atau kota Administratif. Ini akan lebih cepat daripada DOB yang belum jelas, karena banyak saya diskusi dengan para penggiat DOB, baik tingkat lokal maupun nasional, memang Garut ini sudah layak dimekarkan, dengan idealnya, adanya Kota Garut, pemindahan kabupaten ke selatan, sementara pemekaran dilakukan kepada Kabupaten Limbangan yang ada di Garut Utara,” tandasnya.
Jadi, lanjut Kholil, jika dianggap susah untuk DOB Garut Selatan dengan kelayakannya, lebih baik mendorong percepatan DOB Garut Utara. Idealnya, imbuh dia, Garut Kota didorong menjadi Kotamadya, maka otomatis Kabupaten Garut pindah ibukota ke selatan. Kemudian didoronglah percepatan Kabupaten Garut Utara. Sebagai penggiat DOB Garut utara, ada beberapa hal kaitan dengan DOB ini. Yang menjadi kendala dan pertimbangan, dilihat dari sisi anggaran cukup atau tidak, untuk merubah adanya Garut Selatan adanya pusat pemerintahan, karena anggaran DOB terbatas. Perlu ada kesepakatan kesepahaman untuk percepatan pembangunan untuk seluruh masyarakat Garut.
“Kami yakin Garut Utara lebik layak untuk DOB daripada Garut Selatan. Jadi yang ada itu nantinya, Kota Garut, Kabupaten Garut yang ibukotanya di Selatan, dan Kabupaten Limbangan. Pemindahan ibukota itu lebih simpel daripada DOB, karena pemindahan ibukota, kewenangannya ada di Kabupaten itu sendiri. Ini cukup dengan lokakarya atau seminar para ahli, dengan bahasan pemindahan ibukota dari Garut ke Garut Selatan. Terus didorong Garut menjadi Kotamadya Garut, dengan otomatis mendorong percepatan Kabupaten Limbangan yang letaknya di Garut Utara,” papar Kholil.
Pembina Forkoda Jabar ini menambahkan, perjuangan pemekaran Garut Utara sudah sesuai arahan dari Forkonas dan Forkoda Jabar dan diarahkan untuk membentuk Komite Percepatan Pembentukan DOB Kabupaten Limbangan Garut Utara yang di SK-kan. Hal ini terkait penyelarasan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara sudah mengumpulkan proposal, SK BPD dan sebagainya,
“Karena produk sebelum 2014 terbatalkan oleh Undang-undang itu, maka sekarang kami kembali ke nol, kembali ke Undang Undang itu. Maka dibentuklah Komite Percepatan Pembentukan DOB Kabupaten Limbangan Garut Utara dibawah Forkoda Jabar dan Forkonas. Konsep otonomi itu harus diarahkan pada pelayanan publik. Otonomi di Jabar harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki wilayah yang luas, kemudian jumlah penduduk yang sangat besar. Seperti Garut, Bogor, Sukabumi, itu sudah selayaknya jadi dua atau tiga kabupaten/kota,” pungkas Kholil Aksan Umarzen. (Igie)
