Bupati Garut Peringatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Jangan Ada Negara di Dalam Negara

FOKUS1,048 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut H Rudy Gunawan SH MH MP, mengatakan agar dalam kurun waktu dua minggu Sekretaris Daerah dan Tim Penilai Kinerja, meneliti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Setda, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk jabatan-jabatan yang kosong.

“Minggu depan saya akan umumkan, enam jabatan yang kosong yang sedang dalam proses. Insya Allah awal Oktober kita akan memiliki 6 Kepala Dinas yang baru, termasuk salah satunya Dirut RSU dr Slamet Garut,” ujar Bupati Garut usai menggelar apel pagi di lapangan Setda, Senin (02/09).

Bupati mengaku, masa sekarang sedang menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Rudy mengharapkan Sekretaris Daerah agar merekrut dan mendata kebutuhan kepala sekolah yang kosong pada ruang lingkup Dinas Pendidikan, jangan sampai nantinya menjadi beban, cetusnya.

“Saya mendengar sekarang tidak ada lowongan kepala sekolah. Saya ingatkan kepada Kadis Pendidikan, para Kabid, jangan sewenang-wenang, jangan memberikan harapan. Kepala BKD juga tolong berikan arahan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Semua dalam koordinasi BKD, jangan ada negara di dalam negara,” tandas Rudy.

Masih kata Rudy, jangan sampai terjadi seperti dulu di Dinas Kesehatan, tanpa koordinasi memindahkan atau mengatur pegawai, padahal yang punya kewenangan itu adalah BKD.

“Sekarang kita evaluasi, dokter yang harusnya di tempat terpencil, malah di kota-kota, itu hanya dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Ini jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya.

Rudy pun mengajak semua SKPD untuk fokus pada persiapan anggaran tahun 2020 dan mengintruksikan kepada BPKAD dan Bapenda untuk mengurai tentang pendapatan daerah, agar bisa mengakurasikan berapa yang harus dibelanjakan yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

“Dari APBD kita sebesar Rp5 trilyun, belanja tidak langsung itu jauh lebih besar, karena didalamnya ada Dana Desa, Sertifikasi, Dana BOS dan gaji saudara-saudara sekalian,” pungkasnya. (Igie/Ndy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *