Lebih lanjut disampaikan Ali Nurhakim, ditengah ramainya polemik ditubuh Demokrat, dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Partai Demokrat Kubu Moeldoko, sementara ditubuh partai bulan bintang sendiri yang dipimpin Prof Yusril tengah terjadi kemelut masalah besar yang masih terpusar diwilayah ADART partai.
“ya itu hak Prof Yusril dalam urusan itu, beliaukan menjadi kuasa hukum sebagai profesionalnya beliau dan bukan atas nama ketum PBB. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi memang kami harapkan beliau bisa lebih ngurusin dulu urusan internal partai ketimbang ngurusin partai lain,” harap Puad.
Menurutnya, Mahkamah Partai adalah badan peradilan di Partai Bulan Bintang yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi sayap.
“Tepatnya itu ada di pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Partai, bahwa Mahkamah Partai merupakan badan peradilan partai yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi yang dianggap melanggar ketetapan Muktamar dan Peraturan Partai. Maka kalau seandainya Mahkamah Partai tidak bisa mengadili sengketa yang dimaksud, ngapain harus ada Mahkamah Partai, sudah bubarkan saja,“ tandasnya.
Sementara itu setelah dikonfirmasi mengenai sikap yang akan dilakukan pihak para penggugat, Puad Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri jika gugatannya tidak digubris oleh Mahkamah Partai.
“Kami akan melakukan langkah-langkah hukum sebagai ikhtiar kami dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Kami akan membawa ranah ini ke Pengadilan Negeri atau bisa saja kita langsung membawanya ke Mahkamah Agung seperti halnya Ketum Yusril membawa sengketa partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Kita lihat saja dulu apakah para senior kita ini serius menyikapi masalah ini atau hanya dipandang sebelah mata dan menganggap kami sebagai boneka mainan semata, maka sesungguhnya hal demikian sangatlah jauh dengan nilai – nilai perjuangan Partai” pungkasnya.
Komentar ditutup.