HARIANGARUTNEWS.COM – Politik uang yang marak terjadi saat pilkades menandakan rendahnya kualitas pendidikan politik terhadap masyarakat. Hal tersebut selain memperburuk demokrasi juga berpotensi menurunkan kualitas dan kinerja pemerintahan desa.
Diketahui lima dari sembilan desa di wilayah Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, akan menggelar kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tanggal 8 Juni 2021 mendatang. Tak bisa dipungkiri, dugaan politik uang kembali akan terjadi dab menjadi sorotan.
Kepala Bidang Politik Advokasi Hukum dan HAM, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Wanaraja, Adis Cahyana, mengajak masyarakat untuk mewujudkan Pilkades serentak tanpa politik uang. Menurutnya, saat ini di Wanaraja umumnya belum bebas dari praktik jual beli suara.
“Politik uang seolah sudah dianggap lumrah dan menjadi tradisi bahkan fardu dalam setiap menjelang Pemilu baik itu Pilkades, Pilkada, Pileg. Maka dari itu, harus dilawan dengan gerakan moral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kaum pemuda,” terang Adis Cahyana kepada, hariangarutnews, pada Jum’at (26/03/2021).
Ia menegaskan, saat ini Wanaraja membutuhkan inisiator gerakan moral dan sosial sebagai wujud pendidikan politik yang maju. Hal ini, kata Adis, berangkat dari rasa prihatin dan kekhawatiran, dalam bentuk kasih sayang kepada publik dan masyarakat ditingkat desa.
Adis juga menyebutkan, politik uang membutakan hal-hal yang bernilai dalam politik, sebab akan melenyapkan pandangan terhadap kapasitas, kesungguhan kinerja, kebaikan akhlak, maupun aspek lainnya dari sang calon atau kepala desa.
“Bila calonnya menang, akan cenderung untuk berbuat tindakan korupsi. Nanti jika dia jadi, hal yang pertama dia lakukan adalah mencari cara untuk mengembalikan, atau menarik modal yang dia bagikan kepada masyarakat sewaktu kampanye dengan politik uang (serangan fajar) yang kedepannya rentan terhadap tindakan korupsi, dan hilangnya nilai-nilai demokrasi,” paparnya.
Adis Cahyana mengajak kepada masyarakat, untuk siap berpikir secara rasional dalam menyikapi kontestasi pilkades serentak ini dan harus punya argumen dalam menentukan pilihan untuk kemajuan di desanya masing-masing,” pungkas Adis. (Irwi)
