HARIANGARUTNEWS.COM – Komisi IV DPRD Garut memantau langsung ke lapangan terkait pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pada tahun 2020 menjadi program sembako. Hal ini menindaklanjuti pengaduan terkait kisruh penyaluran Bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Garut, Ade Husna, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jum’at (7/2/2020), kepada awak media, menuturkan, dari pemantauan langsung itu pihaknya menemukan banyak agen penyalur BPNT yang harus dievaluasi.
Laporan yang diterimanya itu mulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Apalagi pada tahun ini nilai bantuannya meningkat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150/KPM setiap bulannya. “Adanya kenaikan anggaran yang masuk pada setiap KPM, ini yang harus menjadi perhatian semua. Hal tersebut kerap menjadi pembahasan baik dengan BNI dan Dinsos setiap rapat kerja,” katanya.
Komisi IV DPRD Garut, tambah Ade, sepakat agar BNI dan Dinas Sosial (Dinsos) Garut melakukan evaluasi terkait agen yang tidak sesuai aturan. Banyak agen di beberapa daerah tidak memiliki warung bahkan ada keluarganya kepala desa.
“Saya dengan rekan-rekan meminta BNI untuk segera mengevaluasi keberadaan agen yang tidak sesuai dengan aturan. Termasuk meminta jika ada agen yang nakal untuk segera dicabut dari keagenannya. Intinya banyak persoalan dalam program BPNT,” tegasnya.
Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Garut masih kekurangan agen lebih dari 100 agen. Hal mana satu desa harus ada satu agen BNI. (Daus)
