“Anggota DPRD periode 2019 – 2024 tidak harus bentuk pansus tatib lagi seharusnya. Tatib sudah direvisi untuk dipakai oleh peride 2019 – 2024. Kini saatnya DPRD lebih fokus pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintahan Rudy-Helmi, berjalan secara efektif untuk mencapai visi misinya yang telah menjadi RPJMD. Bukan ngutak ngatik tatib yang sudah jadi produk pansus tatib sebelumnya. Semoga pansus tatib saat ini tidak melakukan konsultasi dan study banding karena itu akan mengeluarkan anggaran yang double dengan pansus tatib sebelumnya,” ucap Dadang, Jum’at (30/08).
Dadang menjelaskan, kalaupun harus ada tambahan poin dalam tatib, pimpinan sementara hanya tinggal menambahkan saja. Ketimbang harus melakukan konsultasi dan kunjungan keluar daerah apalagi melakukan study banding.
“Harapan saya kunjungan keluar daerah untuk di kurangi lebih baik melakukan kunjungan daerah di dalam kabupaten, mengingat banyak persoalan yang harus di selesaikan khususnya berkenaan dengan kepentingan rakyat,” tandasnya.
Anggota DPRD Fraksi Demokratis ini juga memaparkan, banyaknya kegiatan kunjungan ke luar daerah selama ini dinilai tidak optimal. Untuk yang sekarang harus jadi fokus pemikiran DPRD, yakni mendorong pemerintah untuk bekerja secara efektif demi terwujudnya Kabupaten Garut maju dalam segala bidang.
“Saya yakin, tugas pokok fungsi DPRD Garut akan berjalan terlebih dalam mengawasi semua kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Reporter : (Hidayat)***
Editor : Firdaus
Komentar ditutup.