HARIANGARUTNEWS.COM – Pasca dilantiknya 50 anggota DPRD Garut. Sejumlah elemen masyarakat menaruh harapan besar terhadap anggota dewan dengan untuk menyalurkan aspirasi. Namun, semuanya terlihat dikotak-kotakan dengan alasan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Padahal sudah ada pimpinan/ketua dewan sementara yaitu hj. Euis Ida Wartiah dan Enan.
Penolakan untuk menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk audensi bukan saja dialami oleh elemen KMB, melainkan dilayangkan oleh DPRD Garut terhadap elemen DPD Mapancas Garut.
Ketua DPD Mapancas Kabupaten Garut, Susanto, menilai lembaga DPRD Garut yang saat ini dinahkodai oleh Ketua DPRD sementara Euis Ida Wartiah, bukanlah lembaga yang mewakili rakyat melainkan lembaga untuk membuat sinetron dalam melanjutkan episodeanya yang ditinggalkan Ade Ginanjar,” ujarnya, Sabtu (24/8/2019).
Dikatakan Susanto, belum ada nya AKD tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menerima penyampaian aspirasi masyarakat untuk beraudensi. Karena setelah mngambil sumpah jabatan maka tugas dan fungsi sudah melekat kepada seluruh anggota dewan, hal ini disebabkan karena kurangnya leadership/lemahnya kepemimpinan di DPRD Garut pada saat ini. Sehingga untuk menerima dan berdialog dengan masyarakat saja tidak bisa.
“Mau dibawa kemana DPR Garut ini.
Kami mahasiswa pancasila (Mapancas), sangat menyangkan atas sikap pimpinan dewan sementara yang tidak mau menerima audiensi kami. Padhal langkah prosedural sudah kami tempuh dalam upaya menyalurkan aspirasi kepada DPRD Garut ini,” cetusnya.
Ia mengaku, jika lembaga DPRD Garut di pimpin oleh orang yang tidak memiliki leadership yang mumpuni dan piawai. Jangan harap lima tahun kedepan lembaga rakyat ini akan serius dalam membela kepentingan masyarakat, melainkan tetap kinerjanya akan sama dengan periode sebelumnya yang hanya berada di ketiak eksekutif.
“Yakin, kalau seperti ini tufoksi DPRD akan amburadul dan tetap akan ada di ketiak eksekutif,” pungkasnya.
Reporter : (Hidayat)***
Editor : Firdaus
