Mantan Ketua HMI tersebut merasa heran atas apa yang dilakukan Bupati Garut dalam melaksakan rotasi mutasi yang terkesan hanya pemenuhan syahwat politik pribadinya semata. Dian mengatakan, seperti yang terjadi pada rotasi eselon 2 yakni Kepala Dinas yang diturunkan jabatannya menjadi eselon 3. Apakah punishment ini lahir atas dasar yang bersangkutan memiliki kinerja yang buruk? Tentunya Bupati Harus mampu menjelaskan atas hal tersebut, cetusnya.
“Namun pada sisi lain ada pejabat setingkat eselon 2 yang mangkir dari kewajibannya dalam melaksakan diklatpim sampai saat ini pejabat tersebut masih menjabat eselon 2 padahal kewajiaban melaksanakan Diklatpim merupakan keharusan dan sarat yang harus di tempuh oleh setiap pejabat stuktural,” ungkapnya.
Dian melanjutkan, dan pejabat yang tersandung masalah hukum juga masih aman menjabat di jabatan setingkat ekselon 2, padahal sudah ditetapkan menjadi tersangka. Bupati Rudy Gunawan, kata Dian, sempat menyampaikan bahwa rotasi mutasi ini harus linier terhadap rumpun kedinasan, namun lagi Bupati tidak konsisten dimana menempatkan pejabat yang dari Dinas Kesehatan ke Dinas Kominfo.
“Apakah ini satu rumpun dan tolong cek juga dari lulusan apa pejabat tersebut. Dari hal itu kami menilai bahwa Bupati hanya melaksakan rotasi mutasi ini hanya berdasarkan like and dislike, bukan berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan. Sehingga muncul subjektifitas yang kuat dari hasil rotasi yang sudah dilakukan berminggu kemarin,” pungkas Koordinator Kaukus Pemuda Garut tersebut. (Igie)
Komentar ditutup.