Rudy menyampaikan, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, pihak Pemkab Garut dengan segala upaya sedemikian rupa, ingin menyelamatkan para pegawai dengan status tenaga honorer ini dengan mengajukan ke Kemen PAN-RB.
Dari perhitungannya, tenaga honorer guru itu lebih banyak daripada honorer umum yang jumlahnya di lingkungan Pemkab Garut hanya ratusan orang dan ini yang terancam nasibnya jika kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer atau akan dihilangkan.
“Saya juga kasihan (honorer), dan kami akan mengajukan pertimbangan (ke pemerintah pusat). Seperti di Sat Pol PP banyak honor, kalau honorernya harus tidak ada, lumpuh Satpol PP,” ucap Bupati Garut. (Ndy)
Komentar ditutup.