oleh

Junaidin Basri : IPM Masih Rendah dan Solusinya

Oleh : Junaidin Basri

Berikut ini cuplikan salah satu pemberitaan di media online terkait pernyataan orang nomor wahid di Garut, berikut tulisannya :

Dari pernyataan tersebut, bermunculan berbagai macam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, ada yang pro dan kontra. Sehingga tak berlebihan muncul aksi unjuk rasa dengan menempatkan IPM rendah sebagai isu yang paling teratas, disusul 7 tuntutan lainnya.

Dari perspektif demokrasi, fenomena yang sedang terjadi merupahkan hal yang lumrah, dimana demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan control/kritik melalui aksi demonstrasi atau bentuk lainnya. Pendapat yang bebeda juga bisa berasumsi hal tersebut terjadi akibat ruang dialog/komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin belum berjalan secara efektif.

Pada titik ini saya tak ingin banyak memberikan komentar perihal ihwal tersebut, akan tetapi ingin menyoroti faktor penyebab dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan Human Developmen Index ( HDI ) atau Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) di Garut dari ke 3 indikator capaian, yaitu;  (1) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (2) bidang pendidikan : pengetahuan (knowledge) ; dan (3) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living).

Dari ke tiga indikator tersebut, hanya bidang pendidikan yang menjadi kajian saya dalam tulisan ini, sedangkan bidang kesehatan dan ekonomi terus terang bukan menjadi minat saya, meskipun di antara ketiganya saling berkaitan .

IPM Bidang Pendidikan

Renstra Kabupaten Garut khusus dalam isu peningkatan mutu sumber daya manusia melalui capaian Index Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR Garut mengalami pertumbuhan bila dilihat dari grafik pencapaian IPM di tahun 2019 sebesar (66,22 %) dengan rasio pertumbuhan sejak tahun 2012 (61,04), 2013 (61,67), 2014 (62,23), 2015 (63,21), 2016 (63,64), 2017 (64,52), 2018 (65,42) dan 2019 (66,22). Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandigkan dengan tahun 2019 yakni (66, 12). Selain itu usia harapan hidup masyarakat Garut saat lahir (71, 22 ) tahun, rata-rata lama sekolah (7,51) sampai (11,82) tahun dengan pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan sebesar Rp. 8.099 ribu.

Mengacu pada dokumen program prioritas RKPD tahun 2020-2021 pada bidang pemerintahan dan kemasyaraatan dari Badan Perencanan Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2019 telah menetapkan visi RPJMD 2019-2024 “Garut yang Bertakwa, Maju dan Sejahtera” dengan Misinya: (1) mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya, (2) mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih, (3) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang. Adapun yang menjadi tujuan dan sasarannya adalah: (1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dari berbudaya luhur, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) meningkatkan penyediaan infrastuktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mewjudkan visi, misi dan tujuan, serta 4 sasaran dan 16 indikator kinerja tersebut, dibutuhkan 13 strategi dan kebijakan, 56 arah kebijakan, 13 program janji kampanye, 37 program pembangunan dan 79 kegiatan program prioritas (Program Prioritas RKPD Tahun 2020 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyaraktan, 2019).

Berdasarkan tiga masalah fundamental tersebut di atas, bila mengkaji strategi peningkatan IPM sektor pendidikan di Kabupaten Garut secara umum lebih terkosentrasi pada penyediaan fasilitas dasar pendidikan, antaralain: mendorong pendidikan masyarakat berkelanjutan dengan memperkecil angka putus sekolah, mendekatkan pendidikan dengan masyarakat terpencil, menyekolahkan satu siswa miskin satu desa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengurangi angka putus sekolah, penjaminan lembaga pendidikan pada jenjang tertentu yang kredibel dan terakhir merangsang anak berprestasi dari kalangan penduduk yang kurang mampu.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan straegi peningkatan mutu dan kesejahteraan gurunya, serta kemampuan literasi digital di lingkungan pendidikan baik aspek infra stuktur dan supra struktur  teknis maupun non teknis berupa fasilitas internet gratis bidang pendidikan bagi sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Mengutip hasil penelitian Ray Mahendra, dkk (2016) salah satu strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkakan IPM bidang Pendidikan adalah dengan tulus dan ikhlas mengalokasikan 20% APBD II untuk bidang pendidikan dengan memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh Bank Dunia yakni “spending more sepending better”. Semoga wallaualam bishawab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru