0
0
hariangarutnews.com – Komisi IV DPRD Garut kembali menunjukkan peran strategisnya lewat rapat kerja bersama DP2KBP3A, sebuah pertemuan teknis yang sesungguhnya menyentuh nadi persoalan keluarga, perempuan, serta anak di daerah. Di balik tumpukan berkas dan paparan angka, terselip pertaruhan besar mengenai masa depan kualitas hidup warga Garut. Bagi saya, langkah Komisi IV DPRD Garut menguatkan basis data sekaligus mengevaluasi program bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan fondasi untuk kebijakan publik yang lebih tajam sasaran.
Isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, kerentanan anak, ledakan bonus demografi, hingga ketimpangan akses layanan keluarga berencana membutuhkan pijakan data kuat. Tanpa itu, program mudah salah alamat, anggaran rawan mubazir, serta dampak kebijakan sulit dinilai. Karena itu, rapat kerja Komisi IV DPRD Garut bersama DP2KBP3A patut dibaca sebagai momentum penataan ulang strategi pembangunan sosial Garut. Pertemuan ini memperlihatkan bagaimana fungsi pengawasan dan legislasi bisa bersinergi dengan pelaksana teknis di lapangan demi pelayanan publik yang lebih manusiawi.
Rapat Kerja, Data, dan Arah Baru Kebijakan
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Garut menempatkan isu basis data sebagai salah satu fokus utama. Bukan tanpa alasan, selama ini banyak program sosial berjalan dengan data terbatas, bahkan kadang usang. Situasi itu memicu kekeliruan sasaran penerima manfaat. Melalui penguatan data, profil keluarga di setiap kecamatan dapat tergambar lebih jelas. Misalnya, peta sebaran kasus kekerasan, tingkat partisipasi keluarga berencana, hingga indeks kerentanan anak. Data terstruktur membantu dewan menilai apakah kebijakan daerah sudah menyentuh kelompok paling rentan atau justru masih sebatas formalitas.
Saya memandang pilihan fokus pada data merupakan sinyal kedewasaan tata kelola pemerintahan lokal. Komisi IV DPRD Garut tampak menyadari bahwa keputusan politik tanpa bukti lapangan cenderung mengulang pola lama. Rapat kerja dengan DP2KBP3A membuka ruang dialog dua arah mengenai kualitas data yang sudah dimiliki, celah yang masih menganga, serta kebutuhan pembaruan sistem informasi. Pada titik ini, legislatif tidak sekadar menuntut laporan, melainkan ikut menguji kedalaman metode pengumpulan data hingga validitas instrumennya.
Hal tersebut penting karena data berkualitas mampu menjadi tameng terhadap program populis sesaat yang minim manfaat jangka panjang. Dengan basis informasi kuat, Komisi IV DPRD Garut dapat memastikan prioritas anggaran berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya mengalihkan porsi pembiayaan menuju penguatan layanan konseling keluarga, peningkatan kapasitas petugas lapangan, atau pengembangan sistem pelaporan kasus kekerasan berbasis digital. Setiap rupiah anggaran menjadi lebih terukur dampaknya. Bagi warga, ini berarti peluang lebih besar memperoleh layanan tepat sesuai kondisi sosial mereka.
Evaluasi Program: Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Kegiatan
Selain isu data, evaluasi program masuk dalam agenda penting rapat kerja. Komisi IV DPRD Garut tampaknya ingin memastikan bahwa berbagai inisiatif DP2KBP3A tidak berhenti di laporan kegiatan. Selama ini, banyak program pemerintah rajin menggelar sosialisasi, pelatihan, atau kampanye, tetapi dampak riil terhadap perilaku masyarakat sulit terlihat. Di sinilah evaluasi komprehensif berperan. Bukan hanya menghitung jumlah pertemuan, namun menilai perubahan pengetahuan, sikap, serta praktik keluarga di lapangan.
Dari sudut pandang saya, keberanian Komisi IV DPRD Garut mengulik efektivitas program patut diapresiasi. Mengkritisi tidak otomatis berarti memojokkan OPD. Justru melalui diskusi terbuka, titik lemah kegiatan bisa dibenahi sejak dini. Misalnya, bila ditemukan materi penyuluhan terlalu normatif, maka pendekatan komunikasi dapat diganti menjadi lebih kontekstual. Atau bila partisipasi laki-laki dalam program perlindungan perempuan masih rendah, maka desain kegiatan perlu disesuaikan agar lebih inklusif terhadap peran suami serta ayah.
Evaluasi juga membantu mengidentifikasi program mana yang layak diperluas, mana yang sebaiknya direstrukturisasi, bahkan dihentikan. Komisi IV DPRD Garut berperan sebagai penyaring agar agenda kerja DP2KBP3A tetap fokus pada program dengan dampak signifikan. Langkah ini sangat relevan pada situasi fiskal daerah yang serba terbatas. Setiap OPD dituntut kreatif, namun juga efisien. Evaluasi berbasis indikator jelas memberikan pegangan ketika dewan menyusun rekomendasi kebijakan maupun saat pembahasan anggaran tahun berikutnya.
Sinergi Legislatif–Eksekutif untuk Keluarga Garut
Rapat kerja Komisi IV DPRD Garut bersama DP2KBP3A mencerminkan kebutuhan sinergi kuat antara pengambil keputusan politik serta pelaksana teknis kebijakan. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri. DP2KBP3A memerlukan dukungan regulasi serta anggaran memadai, sementara dewan membutuhkan data lapangan akurat untuk mengawal kebijakan. Menurut pandangan saya, rapat seperti ini seharusnya tidak berhenti sebagai forum seremonial. Idealnya berlanjut menjadi siklus kolaborasi berkesinambungan, lengkap dengan tindak lanjut konkret, target waktu, serta indikator keberhasilan yang disepakati. Hanya dengan cara itu, mimpi menghadirkan Garut yang ramah keluarga, aman bagi perempuan, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak dapat benar-benar bergerak dari meja rapat menuju realitas keseharian warga.
