Rudy menyebut, makin hari makin pesimis terhadap masing-masing pribadi ASN. Menurut penglihatannya, ASN satu salam lain tidak memberikan ruang gerak untuk bisa berkontribusi, sinergi dan kesungguhan dalam menyelesaikan masalah.
“Saya kemarin terkejut ketika melihat salah satu itu Kecamatan, itu harus melalui pendekatan-pendekatan APH. Clek hanya segitu, dengan uang yang hampir dua miliar rupiah. Saya adalah developer, saya adalah pemborong yang sudah puluhan tahun,” kata Rudy.
Tentunya, sambung Rudy, kejadian-kejadian tersebut tidak akan terjadi bilamana satu sama lainnya saling mengingatkan untuk bekerja yang sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
“Coba bisa dibayangkan ada bupati, ada wakil bupati, ada sekda. Sekda dibantu oleh asisten satu, dua dan tiga. Bupati ada yang namanya staf ahli satu, dua dan tiga. Yang enam orang ini statusnya adalah pejabat tinggi pratama. Tapi memble aja sudah. Mengeluh karena dia biasa di SKPD, punya anak buah, punya anggaran, bertindak sebagai PA, unproduktif. Di situ ada kepala bagian-kepala bagian ada 11, 12 kepala bagian, tidak memberikan kontribusi apapun. Organisasi kita itu gemuk,” ungkap Rudy.
Masih kata Rudy, sekretaris dinas juga tidak melakukan langkah sebagaimana mestinya. Hal ini yang menjadi kekhawatirannya kedepan dan akan terjadi. Sebagai pembina kepegawaian daerah, Rudy menganggap dirinya terlalu banyak permisi. Harusnya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi.
“Ada kepala entitas yang merasa paling benar, padahal dua tahun pejabat tinggi pratama, dua tahun dievaluasi. Tiga tahun tidak benar, berhenti dan tidak boleh lebih dari pada lima tahun. Jadi saya berharap, hal yang berhubungan dengan sinergitas ASN, ini adalah penting,” tandas Bupati Garut. (Ndy)
