“Salah satu yang kerap diabaikan adalah physical distancing atau jaga jarak. Bagi warga ponpes, physical distancing memang kerap diabaikan, terutama saat bertemu orang yang dihormati seperti kiai atau pengasuh ponpes,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), sambung Emil, telah mengeluarkan Keputusan Gubernur, nomor 443/Kep.321-Hukham/2020, tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan pondok pesantren, yang ditetapkan pada 11 Juni 2020.
“Ini berisi 15 protokol kesehatan umum, enam protokol kedatangan kiai, santri, asatidz dan pihak lain. Tujuh protokol di masjid, sembilan protokol di tempat belajar, 14 protokol di kobong (penginapan santri), sembilan protokol di tempat makan, delapan protokol di kantin dan tiga protokol jika ada indikasi Covid-19 di pesantren,” beber Emil.
Selain itu, tambah Emil, pengurus ponpes harus menyediakan media sosialisasi terkait protokol kesehatan, secara rutin menjaga kebersihan fasilitas di ponpes dan membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan yang ditujukan kepada bupati/walikota masing-masing.
“Bagi kiai, santri, asatidz, dan pihak lain yang masuk ke pesantren, mereka harus mentaati protokol umum juga menunjukkan surat keterangan sehat dari dinas kesehatan atau puskesmas asal,” pungkasnnya. (Irwi)
Komentar ditutup.