Untuk hal tesebut, sambung Rudy, dirinya akan fokus pada 8 area tersebut, diantaranya adalah perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang keduanya menyangkut masalah dengan pendapatan daerah, yang ketiga mengenai manajemen asset.
“Di Asset ini sangat penting sekali, karena kita mendapatkan koreksi. Kalau pengelolaan asset seperti ini terutama dalam pensertipikatan, tentu kita memerlukan waktu berpuluh tahun untuk menyelesaikan masalah asset, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mengelola asset” terang Rudy.
Menurutnya, saat ini sudah cukup bagus, tinggal politik anggaran dan komitmen untuk menyelesaikan masalah asset, bersama seluruh camat dan kepala desa terutama menyangkut sekolah dan puskesmas yang tersebar di 42 kecamatan.
Kemudian, lanjut Rudy, menyangkut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sudah berkualitas bagus. Namun Rudy berharap, kegiatan pemeriksaan reguler harus diimbangi dengan yang berhubungan kegiatan pemeriksaan-pemeriksaan dengan tujuan tertentu, agar ada koreksi langsung dari Inspektorat atau APIP, untuk memperbaiki sistem yang salah, masih sembarangan dan lain sebagainya.
“Adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang lebih banyak, tentu ini akan memberikan dampak pada perbaikan-perbaikan sistem di kita sekarang ini,” jelas Bupati Garut.
Masih kata Bupati Rudy, selanjutnya adalah pengelolaan keuangan desa yang saat ini sudah cukup bagus tetapi masih ada lelet, terlambat di desa, terutama dalam penyetoran pajak, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Kemudian juga masalah manajemen ASN yang diiharapkan menuju sistem Merit yang harus diupayakan dengan sebaik-baiknya.
“Yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa. Kami mencatat ini para Irban, pengadaan barang dan jasa ini harus sering dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu supaya sistemnya baik, karena kemarin yang disorot itu masalah standar satuan harga. Kadangkala kita tidak logis, mana yang benar, apakah pemborong yang nakal karena ingin mendapatkan pekerjaannya atau perencaannya yang salah,” kata Bupati Rudy.
Saat ini imbuh Rudy, penawaran selalu dibawah 10%, ada juga yang 18%, 17% sampai 25% dan ini harus dijadikan bahan korekasi semuanya.
“Untuk yang lelang, kan bisa kembali lagi uangnya sebagai sisa lelang. Tapi kalau pekerjaan yang pemilihannya secara langsung, kan langsung. Kalau 190 juta, yang 190 juta. Padahal itu mungkin terjadi ketidakefisienan sekitar 20 atau 30 persen. Oleh sebab itu saya berharap, inspektorat sering melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk lebih memberikan satu koreksi diantara kita sendiri,” tegasnya.
Rudy juga berharap hal ini dicamkan dengan baik oleh para ASN Pemkab Garut, komitmen terhadap Korsupgah KPK menjadi perhatian semuanya. Ini juga sesuai permintaan dari Direktur 2 KPK minggu lalu agar mempertahankan, karena Kabupaten Garut di tahun 2020 untuk APBD tahun 2021 menerima hadiah dari Kementerian Keuangan, karena pencegahan di Kabupaten Garut dalam rangka Korsupgah KPK mempunyai nilai tertinggi dan mendapatkan hadiah DID sebesar Rp8 miliar.
“Kita pertahankan lagi kedepan, saya akan awasi lagi ini, dan tentu akan melakukan langkah konkrit didalam upaya mewujudkan seperti ini,” tandas Rudy Gunawan. (Ndy)
Komentar ditutup.