Selaku lembaga DPRD, imbuh Euis Ida, yang selalu memberikan saran dan kritikan kepada Pemkab dan Satgas covid 19, tentunya kami percaya bahwa Pemkab Garut akan selalu mencari jalan keluar untuk mengatasi segala permasalahan baik kesehatan maupun kebutuhan hidup masyarakat.
“ Dalam rapat Forkopimda yang sempat dilaksanakan pada Jumat lalu, saya memberikan usulan agar para pedagang kaki lima dan pekerja dengan profesi pertukangan, yakni tukang beca / delman, tukang cukur, tukang tembok, dan lain-lain diberi Jaminan Hidup (Jadup) diluar penerima manfaat PKH / BPNT, “ terangnya.
Pemberian Jadup tersebut, lanjutnya, diharapkan bukan hanya berupa beras, melainkan harus dengan lauk pauknya. Karena kebutuhan gizi masyarakat juga sangat penting untuk menjaga imun tubuhnya.
“ Dana Biaya Tak Terduga (BTT) itu kan masih ada sisa dan bisa dialokasikan untuk penambahan jenis bantuan tadi, bukan hanya sekedar beras melainkan satu paket dengan lauk pauknya, “ tegas Euis Ida.
Kemudian, lanjutnya lagi, disamping ketentuan jenis bantuan, teknis distribusipun harus benar agar bisa tepat sasaran, hindari keributan keributan yang tidak berguna, cepat selesaikan dengan cadangan dana yang kita miliki, dan juga arahkan Dana Desa agar ikut membantu masyarakat yang tidak terkaper oleh Pemerintah Pusat dan Pemkab Garut.
“ Intinya Mulai saat ini, tingkatkan pemantauan ke pelosok- pelosok, yakinkan bahwa tidak ada masyarakat yang kelaparan. Selama dana BTT masih ada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus mengoptimalkan pemberian sembako kepada masyarakat dengan memperhatikan makanan bergizi agar imun warga terjaga dan kuat, “ pungkas Euis Ida. (Husni)
Komentar ditutup.