Ia menyebutkan, terdapat diskrimansi dalam pelaksanaan protokol kesehatan, disatu sisi puskesmas dan perkantoran jika terkonfirmasi positif langsung ditutup sementara waktu, akan tetapi pada cluster changsin tidak. Padahal, lanjut Hasan, tanpa itu tidak bisa menemukan apakah karyawan/pegawai lainnya negatif.
“Jika saja Bupati Garut hendak membuat kesepakatan itu, setidaknya langkah tracing melalui rapid test dan pembukaan posko kesehatan tim gugus tugas disana dilaksanakan.
Hal ini sambung Hasan, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan pihak pemerintah daerah dan tim gugus tugas. Atau jangan-jangan, menurut Hasan, Bupati mengambil langkah sendiri tanpa rekomendasi dari Tim Gugus Tugas.
“Kalau begitu kasihan instansi terkait lainnya, bagaimana mungkin mereka melakukan tindakan ketat protokol kesehatan, sementara pihak pemerintah longgar. Bayangkan saja, ada beberap orang terkonfirmasi Covid, sekampung Pemda melakukan PSBB, ini malah buat kesepakatan-kesepakatan. Memangnya virus bisa diajak sepakat? Bermaterai?,” tandasnya.
Ia juga berharap, sudah saatnya DPRD Garut mengingatkan dan menyarankan Bupati, agar jangan mengambil langkah sepihak terus dengan mengabaikan protokol penanganan pandemi.
“Ingat protokol penanganan pandemi dan protokol penangan covid berbeda,” pungkasnya. (TIM)
Komentar ditutup.