HARIANGARUTNEWS.COM – Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih, Rabu (01/10/2025). Aksi ribuan guru ini merupakan protes, atas ketimpangan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).
Merespon aksi yang berlangsung, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, didampingi Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, Sekda Garut, Nurdin Yana, bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menerima audiensi sekaligus aksi damai dari PGMI di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Pertemuan yang difasilitasi DPRD tersebut berfokus pada penyampaian aspirasi serta upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
”Ada ribuan guru honorer yang hari ini tidak tersentuh kebijakan, baik soal PPPK paruh waktu, atau sertifikasi. Tadi kita memperhatikan dan menyimak apa yang menjadi harapan mereka, tentu saja sesuai dengan kewenangan kami insyaAllah kami penuhi,” ujar Bupati Garut.
Bupati Syakur menyampaikan, pihaknya akan berdiskusi bersama Ketua DPRD, Sekda, dan Wakil Bupati untuk mengalokasikan bantuan melalui APBD Perubahan mendatang.
”Anggaran inilah yang nantinya diharapkan sebagai komitmen atau kesungguhan kami untuk membantu teman-teman guru madrasah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki,” tegasnya.
Selain itu, Bupati memastikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tetap menjadi kewajiban pemerintah dalam melayani seluruh warga Garut yang berhak, termasuk guru madrasah.
Ia menutup sambutan dengan harapan agar komitmen ini dapat segera terlaksana, meski program lain dalam visi Garut Hebat juga harus dioptimalkan pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa audiensi dan aksi damai tersebut berjalan tertib. Pihaknya memahami kondisi guru madrasah dan berkomitmen melakukan yang terbaik dengan menyatakan kesiapannya merekomendasi PGMI Garut dengan Komisi VIII DPR RI maupun BKN.
“Ada lima poin tuntutan, salah satunya mendesak pemerintah membuka formasi afirmasi ASN/PPPK bagi guru ini. Selain itu, mereka menuntut subsidi gaji, tunjangan, dan jaminan sosial dari APBN atau APBD, keseteraan hak serta fasilitas kendaraan operasional,” kata Aris Munandar.
Salah seorang guru madrasah yang turut aksi di gedung DPRD Garut, Nunung Rohmaidah, S.Pd.I (50) menggungkapkan bahwa perjuangan ini merupakan bentuk solidaritas ribuan guru madrasah yang sudah lama mengabdi, tetapi belum mendapatkan hak setara dengan guru lainnya.
“Alhamdulillah tadi kita sudah berdialog dengan bapak Bupati Garut dan Ketua DPRD. Tidak ada ketegangan, malah seperti diajak komunikasi. Himbauan yang disampaikan membuat kami lebih paham alur kegiatan. Beliau-beliau memikirkan nasib dan kesejahteraan guru madrasah yang belum menjadi PNS, belum tersertifikasi, dan belum diangkat PPPK. Ada ribuan guru yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan haknya. Pemkab Garut siap mendampingi tuntutan kami untuk menyampaikannya ke pemerintahan pusat,” ujar Nunung.
Dalam waktu bersamaan, Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyebut aksi unjuk rasa di wilayahnya menjadi contoh aspirasi damai dan tertib. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengamanan tersebut, dan juga para pengunjuk rasa yang sudah menjaga ketertiban.
Kata Sekda, kekompakan PGMI Garut, aparat keamanan, serta dukungan forkopimda Kabupaten Garut menjadi kunci terciptanya suasana aman selama penyampaian aspirasi. Pantauan media, di sela aksi terlihat para guru madrasah memanfaatkan momen untuk berswafoto bersama pejabat yang menerima aspirasi mereka.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima tuntutan saudara-saudara kita dari PGMI dengan suasana hangat dan tertib. Tadi kita saksikan unsur pimpinan dan peserta demo bisa berswa foto bersama. Terima kasih kepada PGMI, aparat TNI-Polri, serta seluruh pihak yang dengan tulus menjaga ketertiban. Ini bukti Pemerintah Garut dengan masyarakat yang cinta damai,” tandas Sekda Garut.***
Komentar