Dia melanjutkan, hal yang dilakukan Bupati Garut tersebut juga melindungi pihak ketiga dari kerugian akibat administrasi yang tidak lengkap atau belum selesai. Ini soal tertib administrasi, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Oleh sebab itu, sikap bupati perlu diapresiasi. Soal ini harus tegas, sebab korupsi selalu dimulai dari proses administratif. Namun demikian, kami berharap bupati dapat melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Jawa Barat, sehingga tidak terjadi kegaduhan dan multitafsir diruang publik, apa yang dimaksud dengan administrasi yang belum selesai;” ungkapnya.
Tentu juga, lanjut Hasan, dia berharap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Garut dapat menindaklanjuti dan membantu Pemda Garut dalam ikut mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat, pungkasnya. (*)
Komentar ditutup.