Ketiga, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan internal berjalan dan belum ada kesimpulan, maka kami masih berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Garut H, Rudy Gunawan, SH, MH adalah semata-mata membangun opini dan manuver politik untuk menutupi ketidakmampuanya dalam hal manajemen pengadaan barang dan jasa dengan melempar tanggungjawab dan mereduksi sumber masalah kepada pihak kepolisian, yang semestinya secara teknis operasional menjadi tanggungjawab PPK dan ULP.
Masih dikatakan Hasanuddin, yang keempatnya, pendapat ini didasarkan pada pengadaan barang dan jasa sudah dibuat secara sistemik, dimana PPK dan ULP sulit diintervensi oleh pihak luar karena berbasis elektronik, terkecuali jika pejabat PPK dan ULP memiliki conflict of interest terhadap pihak-pihak tertentu, dimana pemilihan pengadaan barang dan jasa sistem elektronik dibuat semata-mata hanya bersifat formal administratif, sementara substansi keputusannnya tetap pada pejabat yang ada.
Kelima, Jika hasil pemeriksaan internal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan keterangan dan data otentik yang sah yang diberikan Pihak Bupati, PPK dan ULP, bahwa dilingkup internal kepolisian diduga ditemukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, maka yang bersangkutan patut diberikan sanksi sebagaimana tingkat kesalahan yang dilakukan, namun jika tidak ditemukan bukti yang cukup sebagaimana yang dituduhkan, maka kami berharap Pihak Kepolisian Jawa Barat dan Polres Garut dapat melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan, sebagaimana adigium “TEGAKKAN HUKUM MESKIPUN LANGIT RUNTUH”, dan Keenam, DPRD Garut dapat menindaklanjuti sesuai fungsi dan wewenangnya. (Husni)
Komentar ditutup.