Sementara secara terpisah, Ketua Himpunan Masyarakarat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), Iyep S Arrasyid memandang kondisi tersebut merupakan kegagalan pendamping PKH yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin tersebut. Kata Iyep, program PKH yang dimulai tahun 2007 semestinya dikawal oleh petugas pendamping hingga masyarakat penerima akhirnya keluar dari zona kemiskinan.
“Kehidupan masyarakat bisa berubah, yang tadinya miskin bisa jadi dikemudian hari sudah tidak miskin lagi. Ada juga masyarakat yang semula tidak miskin menjadi miskin. Ini tugas pendamping yang senantiasa mengawal dan memberi pengertian untuk mencabut PKH bagi warga yang sudah keluar dari zona kemiskinan tersebut, ” ujarnya.
Imbuh Iyep, penerima PKH pun yang sudah keluar dari kemiskinan mesti menyadari dan memahami bahwa masih banyak di wilayahnya yang layak untuk menerima karena jatuh miskin.
“Beruntung masih ada warga penerima PKH akhirnya mencabut dan mengundurkan diri sebagai penerima. Ini semestinya tugas pendamping yang harus ekstra ketat melakukan pendampingan. Jangan sampai terlena karena para pendamping memiliki honor yang cukup besar pula, ” tegasnya.
Iyep berharap Dinas Sosial Pemkab Garut melakukan evaluasi terhadap para pendamping PKH, jangan sampai pendamping terlena dengan kondisi seperti ini.
Adapun salahsatu Koordinator PKH kabupaten Garut, Aceng, ketika saat diinformasikan banyak rumah penerima PKH yang permanen menyatakan sudah dikeluarkan dari penerima bagi yang sudah tidak layak. Aceng pun mengungkapkan akan menjadi bahan evaluasi bagi para pendamping.
“Warga penerimah PKH yang rumahnya permanen sudah kami keluarkan dan mereka pun ada yang mengundurkan diri. Terima kasih informasinya, ini menjadi bahan evaluasi kami bagi para pendamping, ” katanya. (Irwan)**
Komentar ditutup.