Kebijakan ini juga sulit diterapkan secara teknis dan menimbulkan beban dan pekerjaan baru bagi pemerintah desa dan RT/RW disaat mereka menjadi ujung tombak bagi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Kebijakan ini juga diduga sarat dengan muatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti halnya pada kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai hari ini kasusnya tidak pernah selesai. Maka kebijakan inipun patut diduga oleh semua masyarakat bahwa ada apa dengan Bupati Garut sampai mengeluarkan kebijakan seperti ini, dapat berapa persen Pemkab Garut meraup keuntungan diatas kebijakan ini.
Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan menari-nari diatas penderitaan masyarakat terdampak Covid-19 dan para tim medis yang sedang berjuang melawan wabah Covid-19 dengan memertaruhkan nyawanya. Baiknya kebijakan ini dicabut kembali secepatnya, apalagi dalam pengambilan kebijakan dan penentuan anggarannya diduga tanpa didasari dengan data, dan tidak transparan.
Komentar ditutup.