“Ini menandakan ketidakmampuan pimpinan. Dia tidak memahami pungsi wakil rakyat, di kursi dewan kan ada 50 dan mereka sudah memiliki fraksi, kenapa tidak layani saja oleh perwakilan masing-masing fraksi karena roda pemerintahan tetap berjalan”, kesalnya.
Harapan Dian, Partai Golkar harus menghargai partai lain yang sudah siap bekerja. Bahkan beberapa anggota dewan di partai lain, sangat terbuka dan bersedia menerima audiensi karena sudah menjadi kewajiban selaku wakil rakyat.
Sementara Ketua sayap partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti, mengatakan, prinsipnya masih menunggu keputusan dari DPP. Secara mekanisme internal kami kalau dari tingkat kabupaten telah selesai dengan merekomendasikan 4 nama sebagai calon pimpinan DPRD Kab. Garut.
“Secara meknisme internal tingkat kabupaten sudah selesai, kita tidak bisa menjawab karena itu sudah jadi ranah dan kewenangan DPP Partai Golkar. Tunggu saja, mudah-mudahan secepatnya segera diumumkan”, terangnya.
Kata Asep, sebenarnya jika calon pimpinan itu kebetulan sebagai ketua DPD kemungkinan tidak ada proses asisment seperti ini. Serta merta menduduki jabatan pimpinan legislatif.
“Ya berhubung bukan ketua DPD, maka dilakukan seleksi yang mekanisme diajukan ke DPD provinsi dan diputuskan oleh DPP. Di internal sudah clear siapapun yang ditunjuk dan diputuskan oleh DPP, kita di bawah akan menerimanya,” ujarnya.
Reporter : (Tim HGN)***
Komentar ditutup.