“Kami menerima ajuan nama-nama pejabat dari Sekda Garut hasil dari test,” ujarnya, Senin (02/09).
Dikatakan Rudy, dalam proses pelantikan para pejabat dirinya tidak pernah ikut campur, tanyakan saja pada Sekda. Kenapa ini turun, kenapa ini naik, kenapa tidak di koreksi kalau Dinasnya tidak mencapai kinerjanya dengan baik.
“Saya tidak pernah ikut campur. Hanya saja saya selalu mengoreksi setiap SKPD yang memang capaian kinerjanya tidak baik,” tegasnya.
Rudy juga mempersilahkan pada pejabat yang tidak mau bekerja dengan sistem dan mempersilahkan pejabat untuk pindah ke Kabupaten lain jika tidak mau bekerja menggunakan sistem.
“Saya akan membuatkan pengantar pindah ke tempat lain. Kita ikuti aturan yang berlaku,” cetusnya.
Sementara berdasarkan pantuan, tidak nampak Wakil Bupati Garut saat proses pelantikan eselon III dan IV yang dilakukan di Lapangan Setda Garut. Informasi yang berhasil di himpun, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman lebih memilih berangkat ke Bandung guna menghadiri proses pelantikan Anggota DPRD Provinsi periode 2019-2024 di Gedung Merdeka Bandung ketimbang harus menghadiri proses pelantikan.
Sementara Ketua Forum Masyarakat Peduli Garut (FMPG) Rawink Rantik, melihat ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Garut sudah sangat terlihat sejak adanya perombakan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan.
“Sangat jelas, kita melihat hubungan mereka sudah tidak lagi harmonis. Terkesan, Bupati Garut memegang seluruh kendali baik dalam pemerintahan dan saat rotasi mutasi pejabat. Bahkan bukan itu saja, kita melihat peranan Sekda justru tidak berjalan dan terkesan mendapatkan intervensi dari orang nomor satu di Kabupaten Garut,” cetusnya.
Helmi Budiman selaku Wakil Bupati Garut, kata Rawnik, terlihat lebih banyak diam dalam mengatur pasukan ASN untuk menempati posisi pejabat yang baru dalam rotasi mutasi. Semuanya terlihat yang mengatur hanya Bupati Garut. Hal itu juga terlihat beberapa orang Bupati Garut menduduki jabatan baru seperti dr. Jana yang saat ini menduduki jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan.
“Memang kerap biasa terjadi jika ada lahan garapan yang telah disepakati sejak awal diambil semuanya oleh Kepala Daerah. Konsekwensinya ya seperti sekarang ini menjadi tidak harmonis,” pungkas Rawink. (Daus)
Komentar ditutup.