HARIANGARUTNEWS.COM – Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai sejak 28 Nopember 2023 hingga nanti 10 Pebruari 2024. Namun, jika ada yang melanggar aturan, pemasangan tidak sesuai aturan yang berlaku maka akan tetap dicopot ditertibkan oleh petugas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko.
Eko menegaskan, saat ini patroli yang dilakukan fungsinya ditambah lagi, salah satunya untuk mentertibkan APK.
“Jadi kalau dulu patroli itu misalnya cuma untuk trantibum biasa, terus saya tingkatkan juga untuk operasi anak-anak sekolah. Terus sekarang ini ditambah fungsinya yaitu untuk alat praga, alat praga kampanye yang kita akan tertjbkan,” ujarnya.
Meski masa kampanye sudah berlangsung, lanjut Eko, namun apabila ditemukan APK yang dipasang di tempat terlarang sebagaimana ditetapkan dalam aturan, maka pihaknya akan menertibkan APK tersebut.
“Masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023. Tadi saya katakan walaupun tema-nya sudah kampanye tapi kalau dipasang di tempat yang dilarang akan kita amankan,” tegasnya.
Eko menjelaskan, yang melanggar aturan pemasangan APK itu diantaranya seperti yang terpasang di pohon menggunakan dipaku. Kemudian di taman-taman kota, seperti di bundaran, itu tidak boleh.
“Yang menganggu rambu lalu lintas juga, termasuk yang di tiang-tiang listrik akan kita amankan juga,” ungkapnya.
Dikatakan Kasatpol PP Garut, sebelum masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023, pihaknya sudah terlebih dulu mengamankan yang melanggar aturan hingga ribuan APK. Terutama yang kerap ditemukan petugas, yang dipaku di pohon-pohon.
“Baligo punya ibu Diah juga kita turunkan, punya ibu Helmi juga kita turunkan. Yang melanggar aturan pokoknya kita turunkan. Yang melanggar sebenarnya bukan beliau-beliau langsung, tapi itu timnya kan. Jadi, maaf punya pimpinan-pimpinan kita juga turunkan, kan ada mantan pejabat juga ikut, itu juga kita turunkan. Intinya kita tidak tebang pilih,” pungkasnya. (Ndy)
