“Pengendalian penyebaran Covid-19 dan penerapan PPKM di Garut sudah berjalan dengan baik dalam penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan dalam penanggulangan Covid-19, ya setidaknya kita ada pada level 3 dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat lebih longgar dari pada level 4 seperti kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat,” paparnya saat ditemui hariangarutnews.com, Minggu (22/08/2021).
Selain mengapresiasi Pemkab Garut, Ketua GP Ansor ini juga menyampaikan agar Satgas Covid-19 kabupaten beserta jajarannya jangan terlena dengan status PPKM Level 3 yang berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 34 tahun 2021.
“Pemkab Garut khususnya Satgas Covid-19 beserta seluruh masyarakat jangan terlena dengan kondisi ini. Kita tetap harus patuhi Protokol Kesehatan (Prokes) khususnya arahan-arahan dari pemerintah pusat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga harus memperluas jangkauan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity,” tandas Den Badar.
Disinggung terkait dengan akan dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Kabupaten Garut, tanggal 25 Agustus 2021. Ketua GP Ansor Garut ini menuturkan, sebagai seorang pemuda yang berkiprah dalam organisasi kepemudaan haruslah bangga menjadi tuan rumah yang akan ikut serta mensukseskan kegiatan Musda tersebut.
“Baguslah, sebagai salah satu pemuda Kabupaten Garut kita bangga bisa jadi tuan rumah, kita akan sama-sama sukseskan kegiatan tersebut, apalagi Ansor juga kan salah satu Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang masuk di KNPI. Tapi, meskipun akan dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2021, kita tidak tahu nanti PPKM khususnya di Garut setelah tanggal 23 Agustus ini diperpanjang atau tidak?, Masuk level berapa?. Apalagi pelaksanaan Musda tentu akan menghadirkan banyak orang dari berbagai daerah di Propinsi Jawa Barat, itu malah bisa jadi ancaman kesehatan masyarakat Garut,” bebernya.
Lebih lanjut, Den Badar menyampaikan saran terkait kegiatan Musda ini agar diundur beberapa minggu, hal tersebut dikarenakan untuk memantau perkembangan Covid-19 dan juga penetapan masa PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Kalau saya sih menyarankan kegiatan diundur sekitar satu atau dua minggu, kita lihat perkembangan hasil pengendalian penyebaran Covid-19. Kalau tetap dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, itu sih sama saja dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut bila mengizinkan digelar Musda KNPI Jawa Barat mengorbankan masyarakat Garut, begitu juga para pemuda yang akan Musda, jangan korbankan kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (Ricky)
Komentar ditutup.