0
0
hariangarutnews.com – Komisi IV DPRD Garut kembali mencuri perhatian melalui rapat kerja strategis bersama DP2KBP3A. Pertemuan ini tidak sekadar rutinitas tahunan, namun upaya serius merapikan basis data dan menilai efektivitas program perlindungan keluarga, perempuan, serta anak. Di tengah derasnya tuntutan publik atas transparansi, langkah ini layak dibaca sebagai sinyal perubahan menuju tata kelola yang lebih akurat berbasis bukti lapangan.
Bagi saya, rapat kerja ini menarik karena menempatkan Komisi IV DPRD Garut bukan hanya sebagai pembahas anggaran, tetapi juga penjaga mutu data. Tanpa data rapi, sulit mengevaluasi program, apalagi merancang kebijakan tepat sasaran. Ketika DP2KBP3A diminta memperkuat basis informasi, sesungguhnya Komisi IV DPRD Garut sedang menegaskan bahwa angka bukan sekadar laporan, melainkan pondasi keputusan politik yang menyentuh hidup warga, terutama kelompok rentan.
Fokus Komisi IV DPRD Garut pada Penguatan Basis Data
Rapat kerja Komisi IV DPRD Garut bersama DP2KBP3A berporos pada satu isu krusial: pembenahan basis data. Di sektor kependudukan, keluarga berencana, perempuan, serta perlindungan anak, data sering tersebar di banyak meja. Ada di kelurahan, kecamatan, hingga berbagai unit kerja. Situasi ini menciptakan potensi tumpang tindih angka, bahkan kesalahan sasaran program. Melalui forum resmi tersebut, Komisi IV DPRD Garut mendorong integrasi agar data menjadi satu peta utuh, bukan sekadar kumpulan tabel terpisah.
Dari sudut pandang kebijakan publik, penguatan data berarti memperjelas peta masalah. Berapa keluarga rentan kekerasan? Berapa anak berisiko putus sekolah? Seberapa besar gap akses layanan KB di pelosok Garut? Pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab dengan data akurat. Komisi IV DPRD Garut tampak menyadari hal itu, lalu menuntut sistem informasi lebih rapi. Menurut saya, inilah fondasi awal menuju kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau tekanan sesaat.
Jika basis data kuat, pengawasan dewan juga lebih tajam. Komisi IV DPRD Garut dapat mengukur apakah program DP2KBP3A benar menyasar kelompok prioritas atau hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Data terpilah berdasarkan usia, gender, wilayah, maupun status sosial akan membantu memilah mana intervensi efektif, mana yang perlu revisi. Pada titik ini, dewan dan dinas berada di satu garis: menjadikan angka sebagai alat membaca realitas, bukan tameng untuk menutupi kekurangan.
Evaluasi Program, Dari Angka Menuju Dampak Nyata
Selain basis data, rapat kerja tersebut memusatkan perhatian pada evaluasi program DP2KBP3A. Komisi IV DPRD Garut tidak cukup puas hanya mendengar daftar kegiatan. Mereka memerlukan jawaban atas pertanyaan lebih prinsip: apa dampak langsung terhadap warga? Contoh, sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan, namun apakah angka kasus menurun? Jika tidak, mungkin pendekatan kurang tepat, atau target peserta tidak sesuai kelompok berisiko.
Saya melihat sikap kritis Komisi IV DPRD Garut sebagai langkah sehat. Evaluasi program seharusnya melampaui laporan penyerapan anggaran. Program perlindungan perempuan, anak, maupun penguatan keluarga mesti terukur melalui indikator perubahan perilaku ataupun peningkatan akses layanan. Misalnya, bertambahnya jumlah korban yang berani melapor, meluasnya jangkauan konseling, atau menurunnya kasus perkawinan usia anak. Tanpa tolok ukur demikian, program berpotensi hanya rutin dijalankan tanpa roh.
Di titik ini, hubungan dewan dan dinas diuji. Evaluasi keras sering terasa tidak nyaman, baik bagi pelaksana program maupun pejabat teknis. Namun, justru di sinilah peran Komisi IV DPRD Garut sebagai mitra kritis, bukan sekadar pemberi stempel persetujuan. Rapat kerja idealnya menjadi ruang dialog dua arah. Dinas mengajukan data, mengakui kelemahan, sekaligus menawarkan perbaikan. Komisi IV DPRD Garut menilai, mengoreksi, juga memberikan dorongan politik agar rekomendasi perbaikan mendapat dukungan lintas sektor.
Mengapa Rapat Kerja Ini Penting bagi Masa Depan Garut
Bagi masa depan Garut, rapat kerja semacam ini punya arti strategis. Di satu sisi, Komisi IV DPRD Garut menegaskan komitmen pengawasan berbasis data dan hasil nyata. Di sisi lain, DP2KBP3A memperoleh momentum untuk merapikan sistem informasi, sekaligus menyempurnakan desain program. Jika proses ini berjalan konsisten, warga Garut berpeluang merasakan kebijakan lebih tepat sasaran, terutama pada isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Pada akhirnya, rapat kerja tidak berhenti sebagai agenda formal, tetapi menjadi pijakan reflektif: sudah sejauh mana pemerintah daerah, dewan, dan masyarakat bergerak bersama membangun Garut yang lebih adil, aman, serta manusiawi.
