HARIANGARUTNEWS.COM – Guna menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, Kelompok Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Provinsi Jawa Barat, melakukan koordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat sekaligus pembentukan pengurus KMPPA Kabupaten Garut, di Aula Kampus 2 STIE Yasa Anggana, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Sabtu (07/12/2023).
Ketua KMPPA Kabupaten Garut, Susilawati SPd MPd menyampaikan, KMPPA merupakan wadah bagi lembaga masyarakat yang peduli perempuan dan anak. Peran lembaga penyedia layanan, para pakar, serta unsur masyarakat lainnya dalam memberikan layanan terbaik sebagai bentuk hadirnya negara sangat diperlukan. Mengingat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak, hanya dapat terwujud jika berbagai kalangan dan sektor, mampu bekerja sama dan saling membantu untuk mewujudkannya.
“KMPPA memiliki potensi yang ada di setiap bidang, dan kita akan berkolaborasi dengan pokja-pokja yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Implementasi KMPPA sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat yang merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan mampu mendukung terwujudnya kabupaten yang aman dan inklusi khususnya bagi perempuan dan anak,” beber Susi.
Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Susi berharap dapat memberikan kontribusi positif kepada kaum perempuan dan anak-anak. Dia juga berharap ada pihak-pihak terkait untuk mau berkolaborasi memberikan dukungan dan kerjasama sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tujuan.
“Untuk dapat melaksanakan program kerja terkait peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak serta mengatasi permasalahan perempuan dan anak dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat terutama organisasi perempuan. Untuk itu, kami sangat berharap semua dapat memberikan dukungan yang positif,” ujarnya.
KMPPA, kata Ia, berharap akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, mampu memenuhi hak dan melakukan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menyediakan sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. Sehingga perempuan benar-benar dapat menjadi potensi daerah dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal menjadi SDM unggul berkualitas di Kabupaten Garut, pungkas Susi.
Sementara, Ketua KMPPA Provinsi Jawa Barat, Andri Mochamad Saftari MPd menuturkan, Perempuan dan Anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting yang harus dilindungi dan diberdayakan, karena melihat dari populasi penduduk Indonesia, Perempuan mengisi 49,48 persen, demikian juga anak-anak mengisi 30,1 persen.
“Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak perlu bergerak bersama, karena itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemerintah Pusat saja, melainkan sinergi kolaborasi lintas stekholder akan menjadi penting, makanya dalam kesempatan ini saya memberikan pemahaman tentang kepedulian terhadap kekerasan anak bersama masyarakat yang ada di Kabupaten Garut,” ungkap Andri.
Setiap anak, kata Ia, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin hak-hak anak tersebut dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Konvensi Hak-Hak Anak.
“Hari ini, kita memulai melakukan langkah nyata, memperhatikan perempuan dan hak anak. Ini murni gagasan dari pengurus KMPPA yang ada di Kabupaten Garut. Bukan tanpa alasan, pemenuhan perlindungan kepada perempuan dan hak anak di Garut masih menjadi PR besar. Artinya penting menyamakan persepsi terkait konsep antar elemen masyarakat yang tergabung dalam KMPPA,” bebernya.
KMPPA sendiri, lanjut Andri, merupakan upaya untuk mendorong pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dan peduli anak di tiap aspek pembangunan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Integrasi dalam arti keterlibatan seluruh unsur pemerintah terkait dan seluruh unsur kelompok masyarakat.
“Semoga kita semua bisa terus bersinergi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah yang difasilitasi oleh kita KMPPA. Kita harus berusaha kritis dan sadar akan bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkas Ketua KMPPA Jawa Barat. (Igie)
