HARIANGARUTNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut saat ini sedang gencar menyalurkan bantuan beras secara cuma-cuma dan juga gerakan operasi pasar murah dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim dan dampak kekeringan.
Sebanyak 84 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dikatagorikan miskin dan miskin ekstrim mendapatkan bantuan beras dari Pemkab Garut yang disalurkan melalui pemerintah desa dan kelurahan.
Namun sangat ironis sekali, masih saja ada warga di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan bantuan, tidak terakomodir dalam DTKS, sehingga di saat warga lainnya sumringah menerima bantuan beras, mereka hanya bisa mengelus dada, karena tak mendapatkannya.
Namun yang membuatnya keheranan, saat melihat tetangganya mendapatkan bantuan program tersebut bisa dikatakan bercukupan. Sementara dirinya yang hidup serba kesusahan, tempat tinggal pun masih nempel sama orangtua, tidak masuk dalam database penerima bantuan.
Hal ini terjadi pada Jajang (45), salah seorang warga Kampung Nenggeng RT 01/03 Desa Bojong Kidul Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut wilayah selatan. Jajang mengaku, dirinya tak masuk dalam database penerima bantuan tersebut. Sementara tetangga lainnya yang habis panen gabah, malah mendapatkan bantuan.
“Yang habis panen malah terima kupon dari desa mau terima beras gratis yang 6,5 kilogram, dia mau ngambil ke desa, tapi saya yang butuh malah tak dapat. Ini tidak adil, salah sasaran kalau begini,” ujar Jajang, Kamis (21/09/2023).
Jajang berharap, pemerintah bisa bersikap adil, memantau langsung penyaluran di lapangan. Evaluasi juga di lapangan, apakah penerima bantuan benar-benar miskin dan butuh bantuan. Karena faktanya, dirinya yang membutuhkan bantuan malah tidak terakomodir. (Ndy)
