“Payung hukum Inpres Nomor 3 Tahun 2019 harus mengajak semua stakeholder untuk mengerjakan sesuai fungsi dan peran. Kebetulan Pemkab Garut melalui pak bupati dan pak wakil sudah respon dan aspiratif sekali terhadap sepakbola. Artinya dalam hal ini pemda sudah memberikan perhatian terhadap sepakbola dan langsung bisa jalan dengan satu payung hukum yang jelas tentang percepatan pembangunan sepak bola Indonesia,” ungkap Amar.
Selain itu, lanjut Ketua IPSI, dalam Inspres tersebut pihaknya dituntut untuk melakukan pembenahan di pembinaan usia dini sesuai dengan statuta yang ada yakni di U-13, U-15 dan U-17 sebagai pembinaan jangka panjang persiapan Porprov XV tahun 2026. Inpres Nomor 3 Tahun 2019, kata Amar, menegaskan bahwa sepakbola harus ada pemerintah, karena butuh fasilitas.
“PSSI tidak punya basecamp buat membina atlet sepakbola. Intinya dalam Rakorkab ini melalui KONI kami meminta kepada Pemda Garut untuk mempasilitasi sarana olahraga yang terpusat bagi PSSI, misalnya seperti venue atau stadion tersendiri khusus sebagai sport center untuk pembinaan U-15 yang nantinya disiapkan untuk Porprov. Kami yakin pemda ingin sepak bola Garut maju, sepak bola ini berkembang. Kita bisa menciptakan kompetisi dalam berbagai kelompok umur,” pungkasnya. (Igie)
Komentar ditutup.