Lebih lanjut Hasanudin mengatakan, keputusannya dituangkan secara administratif lalu disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat.
“Kalau pernyataan lisan, bukanlah pernyataan resmi. Itu hanya menyenangkan para demonstran yang protes kenaikan BBM semata,” ungkapnya.
Hasanudin pun menyatakan boleh-boleh saja ketidaksetujuan seperti ini, tetapi bukan dengan mempermainkan kelembagaan pemerintahan daerah.
Penolakan seperti ini bisa disebut penolakan boong-boongan. (*)
Komentar ditutup.