” Kami selalu menunggu kabar dari pak Bupati, secara resmi surat permohonan audiensi sudah kami kirimkan seminggu yang lalu. Namun sampai saat ini belum ada respon, ” ucap Yudi, Senin (25/07).
Menurut Yudi, semua honorer tenaga teknis dan administrasi sudah sangat gerah dengan belum diresponnya tuntutan pada aksi pertama. Mereka berencana akan menggelar aksi jilid 2 dengan melibatkan massa yang lebih banyak.
” Jika dalam waktu dekat belum ada kabar baik, kami beserta honorer lintas dinas akan melakukan aksi yang melibatkan ribuan massa, bahkan jika diperlukan kami akan mogok kerja dan mogok data sampai tuntutan kami dikabulkan, ” tegasnya.
Karena kami khususnya FHTK, lanjut Yudi, menaungi semua honorer tenaga administrasi yang ada dinas kabupaten dan seluruh sekolah serta 42 korwil bidang pendidikan dengan jumlah 2 ribu lebih. Jadi bisa dibayangkan, lanjutnya lagi, jika kami mogok kerja dan mogok data, apa yang akan terjadi pada sekolah dan nasib para guru.
” Sebagian besar dari kami juga adalah operator dapodik, jika operator melakukan mogok kerja dan mogok data, maka imbasnya akan terhambat pencairan dana BOS, dana tunjangan profesi guru. Karena semua itu dilakukan melalui aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dikelola oleh para operator honorer, ” tegasnya lagi.
Lanjut dikatakan Yudi, hal tersebut tentunya juga akan menimbulkan ketegangan diantara para guru. Jadi jika kami benar-benar melakukan aksi yang mengakibatkan kacaunya Dapodik akan memicu Tenaga Guru untuk ikut aksi, Dan tentunya hal itu akan berimbas negatif pada Pemerintah Kabupaten Garut. (*)
Komentar ditutup.